Beras Petani Merauke Tak Dibeli Bulog, Pemda Janji Beri Solusi

Unjuk rasa petani Merauke di Kantor Bupati Merauke. (BumiPapua.com/Abdel Syah)

Merauke, BUMIPAPUA.COM- Petani Merauke mendatangi kantor Bupati Merauke, mendesak pemerintah daerah (pemda) mengambil langkah cepat untuk penyerapan hasil panen petani lokal sebanyak 10 ton beras.

Ribuan petani yang datang ke kantor bupati melakukan protes karena sejak Juni 2020, Bulog Merauke tak lagi membeli beras petani lokal.

Unjuk rasa petani diterima oleh Wakil Bupati Merauke, Sularso. Ia meminta petani untuk memberikan waktu selama 3 hari, agar pemda berkoordinasi dengan Bulog dan pemerintah pusat dalam penyerapan beras petani lokal.

"Data kami pada musim rendengan dan gadu 2020, usai penyerapan tersisa 40 ribu ton. Artinya memang kita surplus beras lokal. Tapi tidak sampai 10 ribu ton. Tetapi jika beras ini ada, kami tetap berupaya untuk membelinya," kata Sularso, Senin (28/9).

Sularso menjelaskan satu musim produksi beras petani Merauke mencapai 140 ribu ton. Sularso juga merincikan, jika produksi beras petani Merauke terserap hingga 70 ribu ton per musim untuk konsumsi ASN di 4 kabupaten yakni Merauke Mappi, Asmat dan Boven Digoel. Sementara sisanya diserap oleh swasta dan kabupaten lain di Papua.

Kepala Sub Divre Bulog Merauke, Djabiruddin menyebutkan Bulog Merauke belum bisa membeli beras petani lantaran belum ada rekomendasi dari Direktur Utama Perum Bulog.

"Saya sudah menyurat ke Dirut untuk adakan pembelian beras petani lokal. Namun hingga kini belum ada jawaban," tegas Djabaruddin.

Surplus Beras Merauke

Sularso mengakui, terjadinya Surplus beras di kalangan petani karena program pemerintah mencetak sawah seluas-luasnya. Dia juga mengaku pertanian di Merauke telah mengalami kemajuan, baik dari luas lahan, produksi, infrastruktur jalan dan pengairan, serta peralatan.

"Jumlah luas lahan persawahan di Merauke saat ini mencapai 52 ribu hektar, sedangkan yang dimanfaatkan untuk menanam padi seluas 51 ribu hektar," ujarnya.

Sularso mengakui hasil produksi beras Merauke tidak diimbangi dengan pemasaran. Untuk itu, pemerintah tetap berupaya mencari solusi untuk dapat menyerap beras petani.

Dalam aksi unjuk rasa, petani Merauke memberikan beras kepada wakil bupati, pejabat daerah serta pegawai negeri sipil.