Berikan Data Overview Lahan Gambut di Papua Barat

Konten Media Partner
19 September 2019 20:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Penyerahan data overview lahan gambut di wilayah Papua Barat kepada pemerintah melalui BPBD Provinsi Papua Barat. (Foto Irsye)
Manokwari, BUMIPAPUA.COM – Aktivis lingkungan di Papua Barat merespon terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda sebagian daerah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Langkah awal telah dilakukan Jaringan Pantau Gambut Papua dengan menyerahkan data overview lahan gambut di wilayah Papua Barat kepada pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat.
Aktivis Pantau Gambut Papua, Zainudin Patta mengatakan, pemberian data overview gambut ini, agar pemerintah dapat segera melakukan pencegahan terhadap aktivitas perusahaan maupun kegiatan masyarakat dalam skala besar yang bersentuhan langsung dengan lahan gambut di Papua Barat, sesuai tugas pokok dan fungsi instansi terkait.
“Kami berharap pemerintah melalui istansi terkait dapat menggunakan data overview gambut Papua Barat sebagai panduan untuk mencegah tak terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di bumi Papua Barat,” ujar Zainudin kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/9).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Papua Barat, Marthina Wospakrik menuturkan, data overview gambut ini sangat dibutuhkan sebagai referensi dalam pengawasan titik-titik rawan kebakaran lahan gambut di Papua Barat.
ADVERTISEMENT
“Juga data ini akan sangat membantu kami dalam pelatihan kepada relawan BPBD di wilayah lahan gambut,” jelas Marthina saat menerima data overview gambut Papua Barat.
Koordinator Pantau Gambut Papua, Yohanes Akwan menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pantau Gambut Nasional untuk menyiapkan data tentang hasil analisa jaringan Pantau Gambut Nasional periode 2015-2019.
“Hasil analisa kami, sebaran gambut yang dibedakan jadi FEG lindung dan budidaya; Adanya burnscar di wilayah gambut Papua Barat, sebaran konsesi dengan dua variabel (di atas gambut dan di atas gambut yang feg lindung); Historis titik panas dari tahun 2015-2019 di wilayah Papua Barat (1 Juli - 15 September) Sebaran kemunculan titik panas di tahun 2019 (1 Januari - 15 September 2019),” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Yohanes juga mengatakan, hasil dari Pantau Gambut Nasional telah diserahkan kepada pemerintah Papua Barat melalaui BPBD diharapkan dapat digunakan untuk pencegahan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Papua Barat. “Diharapkan bisa segera dilaksanakan monitoring lapangan untuk pencegahan,” katanya. (Irsye Simbar)