BKKBN Papua Akui Edukasi Stunting Sempat Terhenti Akibat Pandemi

Ilustrasi stunting. Foto: Kemenkes

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua mengakui selama pandemi lebih dari 4 bulan terjadi di Papua, edukasi stunting sempat terhenti.

Terlebih edukasi pencegahan stunting yang dilakukan BKKBN dilakukan dengan cara melalui kunjungan dari rumah ke rumah, atau diberikan penyuluhan di posyandu dan PAUD.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebutkan untuk kunjungan dari rumah ke rumah dalam edukasi stunting dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi.

"Program edukasi stunting di Papua baru mencapai 33 persen, dengan anggaran Rp 1,5 miliar lebih yang diberdayakan melalui BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana). Lima bulan ke depan, kami harus mencapai 100 persen," ujarnya, Rabu (19/8).

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang biasanya terjadi pada pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak normal seusianya.

Stunting pada anak juga mempengaruhi keterlambatan dalam berpikir, yang umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

BKKBN Papua memberikan perhatian khusus kepada 22 kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Papua dalam edukasi penanganan stunting yang sulit dilakukan monitoring. Ke-22 kabupaten itu berada di 5 wilayah adat yakni Meepago, Lapago, Saireri, Animha dan Mamta.

"Ke-22 kabupaten diantaranya Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Asmat, Mappi, Keerom, Supiori, Biak, Kepulauan Yapen dan Waropen," jelasnya.

BKKBN Papua berterima kasih kepada kepala daerah yang memberikan perhatian dan prioritas bagi penanganan stunting di daerahnya, meskipun di masa pandemi.

"Kami harap penanganan stunting melalui pemberdayaan pangan lokal untuk meningkatkan gizi anak dapat dilakukan secara maksimal," ujarnya.