DPR Papua Sebut Penembakan di Nduga sebagai Pelanggaran HAM Berat

Sejumlah anggota TNI menyiapkan peti jenasah di Kodim 1702/Jayawijaya. (BumiPapua.com/Stefanus)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyebut aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, sebagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Menurut anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir, aksi itu bukan yang pertama terjadi di Papua.

Boy meminta aparat TNI dan Polri menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan aksi brutal yang dilakukan KKB tersebut.

"Pangdam dan Kapolda harus memikirkan langkah hukum, sebab ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah terjadi pemerkosaan dan penembakan pesawat di sana, sudah tidak bisa main-main lagi sebab korban terus berjatuhan baik di kalangan masyarakat sipil maupun aparat," ujar Boy, Selasa (4/12).

Boy mengatakan akan melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dewan untuk mendapat tanggapan dan langkah konkret yang harus diambil.

"Seluruh masyarakat Indonesia yang ada di atas tanah ini wajib dilindungi oleh seluruh elemen negara. Jadi kita juga akan laporkan ini ke pimpinan dewan dan harus ada statement resmi terkait 31 orang korban ini," kata Boy.

Pembunuhan terhadap 31 orang pekerja di Kabupaten Nduga, kata Boy, harus dipikirkan bersama sebab dikhawatirkan akan berdampak terhadap warga Papua yang sedang bersekolah di luar. "Kita harus segera rapatkan sebab dari pengalaman kita di tahun 1998, kasus yang ada di Nabire berdampak sampai ke seluruh Indonesia."

"Untuk itu lembaga-lembaga pemerintah daerah termasuk MRP dan TNI/Polri harus serius menyikapi permasalahan ini agar keluarga korban berpikir ada penegakan hukum, jika tidak maka berbahaya," sambung Boy. (Liza)