Geliat Ekonomi di Perbatasan Papua

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Paulus Waterpauw. (BumiPapua.com/Katharina)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Kementerian Koperasi dan UKM merekomendasikan perlunya pendampingan dan pelatihan bagi UMKM dan mama pedagang asli Papua di Pasar Skouw Kota Jayapura untuk meningkatkan geliat ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Terlebih pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 1/2021 terkait percepatan perekonomian di wilayah perbatasan. Terdapat 3 lokasi perbatasan yang difokuskan untuk percepatan perekonomian yakni perbatasan di Skouw, Papua lalu di Aruk Kalimantan Barat dan Motaain di Nusa Tenggara Timur.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.

"Kalau terasnya bagus, negara tetangga akan hadir, terutama warganya (pembeli). Jadi, ruang ini (PLBN) dibangun oleh pemerintah dengan sinergi beberapa kementrian untuk membangun pusat perbelanjaan di perbatasan, sehingga dapat dimaksimalkan termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi," katanya dalam rapat bersama antar instansi terkait di PLBN Skouw, Kamis (28/10).

Pasar Skouw di Kota Jayapura, Papua. (BumiPapua.com/Katharina)

Luhur menjelaskan produk kerajinan tradisional yang dikerjakan harus mendapat sentuhan inovasi, sehingga memiliki daya jual tinggi di pasaran.

Luhur menegaskan bahwa Pasar Skouw yang telah dibangun oleh Kementrian PUPR telah diserahkan pemerintah daerah, PLBN ataupun ke BNPP dapat dikelola dengan baik untuk memaksimalkan peran usaha mikro kecil untuk bisa mengisi kios di Pasar Skouw.

"Kami akan siapkan kelembagaan koperasi untuk pelaku usaha dapat mengelola produknya yang berkualitas, harus disiapkan pelatihan dan pendampingan. Kami akan melibatkan orang asli Papua, mama pedagang asli Papua. Jadi, sambil belajar, UMKM akan diberikan pelatihan prioritas kepada orang asli Papua, sehingga UMKM dapat meningkat," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Paulus Waterpauw yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan terkait Inpres nomor 1 tahun 2021 harus dilakukan dengan jemput bola.

"Jangan berharap ada anggaran dari negara, tetapi harus ada kepedulian dari kita. Bagaimana mengembangkan potensi pasar ini, caranya kita harus memanfaatkan potensi yang ada," jelasnya.

Waterpauw menjelaskan Inpres 1/2021 sudah jelas, hanya saja tak ada yang mengerahkan.

"Saya di sini untuk mengerahkan itu. Saya akan keras di sini, karena ini adalah amanah presiden kepada saya. Untuk apa ada orang Papua di lembaga ini, kalau tidak bisa kerja? Bintang tiga jadi Deputi, bagaimana kalau tidak bisa kerja," katanya.