News
·
12 Juli 2021 18:13
·
waktu baca 2 menit

Gubernur Papua Bertemu Koalisi Parpol Bahas Kekosongan Kursi Wagub

Konten ini diproduksi oleh Bumi Papua
Gubernur Papua Bertemu Koalisi Parpol Bahas Kekosongan Kursi Wagub  (231061)
searchPerbesar
Rapat terbatas partai polisi koalisi membahas kekosongan kursi Wakil Gubernur Papua. (Dok Dian Mustikawati)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan 9 partai koalisi pendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal Jilid II.
ADVERTISEMENT
Pertemuan guna membahas kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) Papua, usai Wagub Papua, Klemen Tinal meninggal dunia karena sakit.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus berharap 9 parpol koalisi yang dipimpin Partai Demokrat memulai komunikasi dengan partai koalisi lainnya tentang pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur.
"Rapat selanjutnya diharapkan sudah ada nama-nama yang diusung sesuai peraturan yang berlaku. Beliau berterima kasih kepada koalisi yang tetap setia mengawal kepemimpinan bapak Lukas Enembe sampai 2023," katanya, Senin (12/7) usai rapat bersama.
Gubernur Papua minta masyarakat tetap tenang dalam mengikuti dinamika konsolidasi rapat koalisi.
"Masyarakat jangan terprovokasi dengan berita-berita yang berkembang di media sosial dan memberikan kesempatan kepada koalisi untuk melakukan langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku agar tidak salah pada hasil akhir," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu Plt Sekretaris Umum Partai Demokrat, Boy Markus Dawir menyampaikan Papua memiliki dua undang-undang, yakni UU umum dan UU Otsus nomor 21 tahun 2001.
Pada UU Otsus pasal 17 ayat 3 memerintahkan jika wakil gubernur berhalangan tetap, maka tidak ada pengisian jabatan sampai dengan masa jabatan selesai.
Tapi dalam UU Pilkada memerintahkan bisa mengisi kekosongan dengan cara partai pengusung mengajukan paling banyak dua calon.
"Nantinya partai koalisi akan melakukan rapat selanjutnya sampai ada kesimpulan UU mana yang dipakai," jelasnya.
Boy bilang, saat ini ada revisi UU Otsus. Jika dalam revisi UU Otsus ada perubahan pada pasal 17 ayat 3 menjadi gubernur mempunyai hak menentukan seorang calon wakil gubernur, maka gubernur bisa mengajukan seorang calon tunggal tanpa partai koalisi
ADVERTISEMENT
"Gubernur berharap proses ini jangan terlalu lama. Intinya harus ada wagub secepatnya. Gubernur berharap wagub harus bisa sejalan dengan gubernur," katanya.
Boy menjelaskan hari ini, DPR Papua pada Badan Musyawarah sedang menggelar rapat persiapan paripurna pemberhentian Wagub Papua.
"Dari hasil ini, maka DPR Papua bisa memproses SK ke presiden dan setelahnya DPR bisa membentuk Pansus. Demokrat akan mengusung satu orang calon. Namanya masih misteri. Tunggu saja," katanya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020