Guru dan Orang Tua Murid di Merauke Tuntut Kadis Pendidikan Mundur

Ratusan orangtua murid, guru dan pelajar dua sekolah yang minta Kepala Dinas Pendidikan Merauke turun dari jabatannya. (BumiPapua.com/Abdel)

Merauke, BUMIPAPUA.COM – Ratusan warga yang terdiri dari guru, orang tua murid, dan pelajar dari dua sekolah di Distrik Wasur meminta Kepala Dinas Pendidikan Merauke, Soni Betaubun, mundur dari jabatannya. Tuntutan mereka disampaikan dengan mendatangi Kantor Bupati Merauke pada Jumat (1/3).

Tuntutan warga itu muncul lantaran Soni menyebut Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMP/SMA Satu Atap Wasur sebagai sekolah yang menampung anak-anak bermasalah.

Kepala Sekolah YPK, Soleman Jambormias; dan Kepala Sekolah Satu Atap Wasur, Sergius Womsiwor; mengaku kecewa dengan Soni yang baru dua bulan menjalankan tugasnya. Dalam pernyataan sikapnya, kedua kepala sekolah itu meminta Soni bersikap dewasa untuk mengayomi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

“Dia (Soni Betaubun) harus menarik kembali pernyataannya yang kontroversial dan provokatif kepada sekolah kami. Dia baru dua bulan menjabat, tapi sudah membuat risau dunia pendidikan,” kata Soleman.

Menurut Soleman, Soni juga pernah menyebut guru lulusan Program Pangakuan Kinerja Belajar (PPKB) yang diakui Universitas Cenderawasih (Uncen) tidak sesuai standar pendidikan guru. Padahal, kata dia, saat ini ada 648 guru di Merauke yang mengikuti PPKB dan menyesuaikan kepangkatan dan kompentensinya.

“Jika dia (Soni) sebut PPKB itu merupakan program yang kurang baik, maka ratusan guru nanti yang akan menghakiminya," kata Soleman.

Sementara itu, Sergius Womsiwor menyebut Soni tidak mencerminkan sosok berbudi pekerti yang pantas diteladani dalam menjalankan tugasnya.

Sergius mengatakan Sekolah Satu Atap Wasur memiliki 1.400 pelajar formal dan nonformal saat ini. Sebagian besar pelajar itu, kata dia, merupakan anak asli Papua dari berbagai daerah pedalaman di selatan Papua.

“Anak-anak ini butuh pendidikan dan wajib mendapatkan pendidikan sesuai amanat konstitusi. Anak-anak ini harus diselamatkan. Mereka harus menuntaskan program wajib belajar dan ini adalah misi kami,” ujar Sergius.

Aksi protes para guru, orang tua murid, dan pelajar ditanggapi langsung Assisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Anakletus Mambo; dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Nirwanto.

“Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada Bupati Frederikus Gebze,” ucap Anakletus. (Abdel)