Jelang Pilkada, 4 Kabupaten di Papua Bermasalah

Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua. (Dok:Polda Papua)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta 4 kabupaten yang memiliki permasalahan, harus diselesaikan sebelum pilkada serentak, agar tak menghambat pilkada di Papua.

Dalam pertemuannya dengan forkompinda Papua di Kota Jayapura, Tito menyebutkan 4 kabupaten yang bermasalah adalah Kabupaten Waropen, Asmat, Keerom dan Mamberamo Raya.

Ia merinci di Kabupaten Waropen, KPU dan pemdanya ada permasalahan. Untuk itu ia meminta agar pemerintah setempat, kapolda dan panglima menyelesaikannya.

Lalu di Kabupaten Asmat, ada gangguan terkait penembakan dan harus dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk dapat diredam.

Kemudian di Kabupaten Keeroom, ada anggota KPU dipecat dan tugasnya diambil alih oleh KPU provinsi, sehingga tahapan pilkada harus tetap dijalankan.

Sementara di Kabupaten Memberamo Raya terdapat kekosongan Sekretaris KPU, sehingga menghambat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan harus segera ada penggantinya, sebab tugasnya berat.

"Secara keseluruhan, jangan sampai ada yang terlambat. Kalau sampai ada yang melanggar, ingat progam agenda strategis nasional pusat di bidang politik. Ada sanksinya bagi yang melangar dan saya tidak akan segan-segan memberikannya, baik administrasi hingga pemberhentian," katanya, Jumat (10/7).

Tito menambahkan pemerintah sudah paham bahwa Papua itu sangat sulit, tapi banyak hal yang diselesaikan dengan koordinasi. "Untuk itu diharapkan pilkada 2020 di Papua bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.

Sementara itu KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengakui koordinasi di Kabupaten Waropen masih sulit. Walau begitu, dana pilkada untuk Waropen telah ditransfer Rp 12 miliar dan tersisa 40 persen.

Lanjut Theo, pilkada di Kabupaten Waropen terancan terhenti, karena awal Maret lalu, saat pelantikan PPD, pemerintah belum cairkan anggaran. "Setelah dilakukan koordinasi, pelantikan dilaksanakan dan honor PPD dibayarkan," jelasnya.

Theo menyebutkan baru ada 2 kabupaten di Papua yang mencairkan dana NPHD 100 persen, yakni Kabupaten Merauke dan Yalimo. Lalu, 9 kabupaten lainnya berkisar 80 persen.

"Kami harapkan dengan penyampaian dari pak menteri, dana itu bisa diselesaikan secara awal," ujarnya.

Kelengkapan APD untuk Pilkada

Mendagri Tito Karnavian bersama Wagub Papua, Klemen Tinal, saat penyerahan APD. (Dok Polda Papua)

Dalam pertemuan itu, Tito mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan dalam pilkada serentak. Termasuk jika ada kekurangan alat pelindung diri (APD), harus segera dikoordinasikan.

"Jika Papua kesulitan APD, silahkan koordinasi dengan Pak Safrizal yang merangkap sebagai gugus tugas pusat. Karena beliau tahu persis dimana persediaan rapid tes jutaan di Jawa," katanya.

Mendagri menambahkan jika Wagub dan Sekda Papua membutuhkan, juga bisa melakukan koordinasi.

"Saya minta karena mendesak waktunya dan petugas harus jalan 15 Juli mendatang. Jika mengunakan sistem pengadaan, akan lambat prosesnya. Ini harus cepat, segera duduk bersama antara pemerintah, kejaksaan, kepolisian, BPK, inspektorat untuk menyepakati penunjukan langsung. Kalau tidak ada penunjuk langsung pasti akan terhambat," jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi menyampaikan sudah menyalurkan APD kepada 6 kabupaten yang sedang melakukan tahapan verifikasi dukungan perseorangan.

"Itu dilakukan atas swadaya Bawaslu, sambil menunggu pemerintah terkait dukungan APD melalui APBN. Dalam hal ini, APD wajib difasilitasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, namun belum mendapat respon. Hingga kini, baru Mamberamo Raya menjawab dukungan APD," tuturnya.