Kantor Staf Presiden Klaim Tingkat Kemiskinan di Papua Turun

Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jaleswari Pramodhawardani. (Foto Fitus)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jaleswari Pramodhawardani mengklaim, tingkat kemiskinan Provinsi Papua mengalami penurunan dan kualiatas hidup rakyat mengalami peningkatan. Tahun 2013 angka kemiskinan 31,13 persen menurun ke 27,62 di tahun 2017.

Selain itu, kata Jaleswari, PDRB per kapita tanpa sektor tambang dalam juta rupiah meningkat dari Rp 24.60 juta per tahun di tahun 2013 menjadi Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017. Kini ratio menurun dari 0, 44 tahun 2013 menjadi 0,398 tahun 2017.

Hal ini diungkapkan Jaleswari saat memaparkan capaian pembangunan empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla dihadapan para undangan peserta seminar di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 12 Februari 2019.

Pemaparan capaian pembangunan empat tahun ini dikemas dalam seminar nasional bertajuk: "Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pangan, serta Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat" di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura.

Menurut Jaleswari, sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah banyak memperhatikan pembangunan di Papua. Di tanah Papua Presiden Joko Widodo secara langsung menegaskan hadirnya pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-Sentris (sebagai kebalikan dari Jawa-Sentris) dilakukan di Papua.

“Perhatiannya yang sangat tinggi kepada Papua, kunjungan-kunjungan intensif dilakukan Presiden Joko Widodo ke Papua hingga 10 kali pada saat ini. Berbagai peningkatan dan kemajuan bisa dilihat dalam pembangunan di Papua,” ungkapnya.

Jaleswari juga mengatakan, peningkatan dana transfer pusat kepada Papua meningkat melebihi alokasi dana otonomi khusus (otsus) dan dilanjutkan pelaksanaan pembangunan secara intensif dan masif.

“Peningkatan alokasi dana APBN kepada Papua yang terus meningkat hingga mencapai Rp62 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 28,34 triliun untuk Provinsi Papua Barat di luar dana otsus,” jelasnya.

Pencapain positif dalam pembangunan Papua didukung konsep Gerbangmas Hasrat Papua dari Gubernur Papua. “Hasil yang dicapai sejauh ini menunjukan perkembangan positif. Dalam empat tahun ini, jangkauan isolasi daerah yang dibuka sudah mencapai 3.259 kilometer di Provinsi Papua," ujarnya.

Menurut Jaleswari, tak hanya jalan Trans Papua, tapi juga jalan akses dan jalan perbatasan. Selain itu juga dibangun pelabuhan baru serta revitalisasi pelabuhan lama untuk perkuat tol laut.

“Juga pembangunan bandara dan revitalisasi bandara untuk jembatan udara yang akan memudahkan distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal. Produk-Produk lokal Papua yang dulunya sulit menemukan akses pasar menjadi lebih mudah dipasarkan dan didistribusikan,” ungkapnya.

Sedangkan dari infranstruktur energi PLN, berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang tahun 2013 hanya 30,48%, tapi sekarang menjadi 77% di tahun 2018 dan target 85,72% di tahun 2019 untuk Provinsi Papua.

"Peningkatan itu dirasakan di wilayah pedesaan sebagaimana diinstruksikan Pak Presiden secara langsung dalam kunjungan beliau ke Papua beberapa tahun ini,” jelas Jaleswari. (Fitus)