News
·
5 Maret 2020 14:28

Keamanan Tak Kondusif, 26 Km Jalan Trans Papua Belum Terhubung

Konten ini diproduksi oleh Bumi Papua
Keamanan Tak Kondusif, 26 Km Jalan Trans Papua Belum Terhubung (399033)
Jalan Trans Papua penghubung Wamena-Jayapura. Jalur ini dapat menekan harga kebutuhan pokok di pegunungan tengah Papua. (BumiPapua.com/Katharina)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Marbun, mengungkapkan bahwa ada 26,17 kilometer (km) Jalan Trans Papua yang belum terhubung. Alasannya, lokasi pembangunan jalan itu berada di daerah keamanannya yang belum kondusif.
ADVERTISEMENT
Menurut Osman, pengerjaan jalan Trans Papua yang jadi tanggung jawab BBPJN XVIII Jayapura panjangnya mencapai 2.345 KM. Dari total itu, yang telah di aspal sepanjang 900 KM, kemudian yang masih jalan tanah sepanjang 1.422 KM.
“26,17 KM yang tersisa ini lokasinya ada di ruas jalan Enarotali-Sugapa sepanjang 4 KM, Ilaga-Sinak 5,5 KM, dan Kenyam-Dekai 16,9 KM. Kami harapkan tahun 2020 ini sudah bisa selesai, tapi saat ini belum kami mulai karena kondisi keamanan," jelas Osman di Kota Jayapura, Kamis, 5 Maret 2020.
Osman juga mengatakan, sejak munculnya kerusuhan di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019, hingga akhir tahun 2019 lalu, ada 14 paket pekerjaan fisik yang tertunda karena situasi keamanan dianggap tak kondusif. “Banyak paket pekerjaan macet, hanya di kota saja yang bisa dikerjakan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Bahkan pada Senin (3 /4) lalu, kata Osman, terjadi lagi aksi penembakan kepada iring-iringan truk milik PT. Wijaya Karya di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Aksi penembakan itu membuat kegiatan pemeliharaan ruas jalan Dekai-Oksibil dihentikan sementara sampai kondisi keamanannya kembali kondusif. Sedangkan untuk pekerja ditempatkan lain tetap berjalan seperti biasa," jelas Osman.
Sedangkan untuk 14 paket pekerjaan yang sempat terhenti di tahun 2019, kini sudah mulai dikerjakan. “Kami berharap, situasi keamanan di Papua bisa segera stabil, sehingga seluruh kegiatan pembangunan bisa dikerjakan,” kata Osman.
Menurut Osman, jika situasi keamanan tak kondusif, maka yang menjadi korban pertama adalah rakyat Papua, sebab rakyat tak bisa merasakan dampak pembangunan.
"Harapan kami, semua daerah-daerah yang menjadi lokasi pekerjaan bisa dijaga aparat keamanan agar kami bisa bekerja baik dan aman. Pembangunan tak bisa berhenti, tetapi keamanan yang harus ditingkatkan karena ini untuk rakyat," tutur Osman.
ADVERTISEMENT