Ketua Gapura: Usut Penggunaan Dana PON dan Otsus Papua

Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Puraro.

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Puraro meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut penggunaan dana PON XX dan Pepernas XVI.

Jack menjelaskan pasca PON dan Peparnas menyisakan sejumlah permasalahan, misalnya honor relawan yang belum dibayarkan.

"Ini patut diduga bagian-bagian dalam kasus korupsi. Kami minta penegak hukum mulai dari polri, kejaksaan hingga KPK untuk segera menyelidiki persoalan yang baru saja mengharumkan nama Papua dalam event empat tahunan itu," jelasnya, Minggu (5/12).

Otsus Papua

Sementara untuk Otonomi khusus (otsus) Papua yang oleh semua pihak menilai ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasakan apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Ia bahkan telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD, guna meminta dana otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade bisa dievaluasi secara maksimal, sehingga bisa diketahui apa saja yang sudah dibangun dan belum dibangun, dengan harapan masyarakat Papua bisa sejahtera.

"Dalam pertemuan dengan Pak Wapres dan Pak Menko Polhukam, saya sampaikan dana otsus harus dievaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Kata dia, jika bicara otsus, maka hal pertama adalah bicara tentang kewenangan dan yang kedua adalah keuangan.

Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum maksimal. Sementara bicara keuangan, pemerintah pusat telah menggelontorkan hingga triliun rupiah.

Sehingga, Jack berkomitmen jika pemerintah pusat menerapkan sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Papua, maka dirinya adalah orang pertama, sebagai tokoh pemuda dan aktivis yang akan menandatangani untuk memberikan dukungan 100 persen untuk memberantas korupsi di tanah Papua.