Musyawarah LMA di Wamena, Lenis: Papua Harus Damai

Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya. (BumiPapua.com/Stefanus Tarsi)

Wamena, BUMIPAPUA.COM - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua akan menggelar musyawarah di Lapangan Pendidikan Wamena pada Rabu (1/6/2022).

Dirinya mengusulkan selama dilakukan kegiatan musyawarah, aktivitas masyarakat dihentikan, termasuk penutupan toko dan lalu lalang kendaraan dihentikan sementara waktu.

"Ini usulan saja, sementara aktivitas ditutup dulu, masyarakat tak boleh lalu-lalang di sepanjang jalan, karena massa mau masuk ke lapangan. Usulan ini dilakukan jika diizinkan oleh pemerintah dan aparat keamanan," kata Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya kepada media di Wamena saat ditemui di Kantor LMA Jayawijaya, Senin (30/5/2022).

Lenis menjelaskan, dalam musyawarah ini, LMA Provinsi Papua siap melaksanakan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022.

"Visi misi kami adalah bagaimana Papua harus damai. Deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Pada musyawarah nantinya, akan dibahas masalah yang terjadi di Papua," katanya.

Lenis menjelaskan setiap tahun LMA Papua menggelar musyawarah dan membahas masalah di Papua.

"Masalah itu harus dibawa ke rumah adat, tidak boleh bicara di luar atau di jalan-jalan. Rumah adat disini bisa juga Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural orang asli Papua," jelas Lenis.

Hanya saja, saat ini MRP menggugat negara di MK. Artinya masyarakat berpendapat ini adalah masalah, sehingga harus dibahas kembali di rumah adat.

"LMA merasa ini jadi masalah, sehingga harus dibahas kembali di rumah adat, termasuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak," ujarnya.

Pemekaran Papua

Lenis menjelaskan masalah pemekaran Papua atau daerah otonomi baru (DOB) terjadi penolakan. Unjuk rasa yang dilakukan kelompok tertentu di Wamena, membuat masyarakat tak nyaman.

"Di Wamena, unjuk rasa dilakukan terus menerus. Apakah pemerintah atau aparat keamanan yang izinkan? Sehingga kami harus melihat persoalan ini," katanya.

Ia menyebutkan Momentum 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila, sehingga ada surat edaran wajib upacara dan LMA melakukan upacara itu secara adat.

"Jadi, jika tanggal 1 Juni nanti terlihat masyarakat adat ada yang bawa panah dan tombak, jangan berpikir akan ada perang, tetapi ini hanya atraksi perdamaian," katanya.

Dalam upacara tersebut, LMA Papua akan mengeluarkan rekomendasi terkait hasil musyawarah yang dilakukan.