Ormas Islam Papua Minta Ustaz Jafar Umar Thalib Keluar dari Papua

Persatuan ormas Islam Papua serahkan pernyataan sikap tolak kelompok JUT di Papua kepada DPRP. (Foto Imelda)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Dinilai kelompok Jafar Umar Thalib (JUT) di Papua memicu perpecahan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Papua. Maka ratusan masyarakat yang tergabung dalam persatuan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Papua menggelar unjuk rasa damai menuntut kelompok JUT segera dikeluarkan dari Papua.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, Saiful Islam Al Payage menyampaikan, aksi yang dilakukan ini semata-mata hanya menuntut agar kelompok JUT segera dikeluarkan dari Papua, sehingga mencegah adanya konflik antar agama di Papua.

"Masyarakat di Papua sudah sangat resah hadirnya JUT dan kelompoknya saat ini. Sehingga kami minta mereka dikembalikan ke tanah airnya. Kami umat Islam di Papua tetap mendukung Papua aman dan damai. Jadi jangan ragukan kami," jelas Ustad Payage saat unjuk rasa damai persatuan ormas Islam Papua di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, Selasa (5/3).

Menurut Ustad Payage, umat Islam di tanah Papua juga mendukung pihak kepolisian dari Polda Papua untuk memproses secara tuntas sesuai hukum yang berlaku terhadap kasus perusakan rumah warga yang dilakukan kelompok JUT di Koya Barat, Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

“Kasus perusakan rumah warga di Koya Barat oleh para pendukung JUT itu merupakan kriminal murni dan bukan konflik antar agama. Jadi diharapkan agar JUT segera diproses untuk dipulangkan saja ke tempat asalnya,” jelas Ustad Payage.

Adapun beberapa pernyataan sikap dari persatuan umat Islam di Papua dalam unjuk rasa damai menyikapi kelompok JUT, diantaranya, mendukung sepenuhnya kepolisian menindak tegas pelaku kriminalitas yang dilakukan kelompok JUT. Juga mendesak penegak hukum lainnya mengambil tindakan tegas dan terukur, agar kedamaian dan keharmonisan tetap terjaga.

Hal lain juga dikatakan, pada 27 Desember 2015 umat islam Papua melalui MUI, bersama ormas Islam lainnya telah meminta Gubernur Papua untuk tidak lagi meminta persetujuan JUT di Papua. Keputusan ini diambil setelah ormas Islam yang memfasilitasi MUI menggelar tabayyun di LPTQ kotaraja, Kota Jayapura.

"Berkaitan dengan itu kami meminta kepada pemerintah Papua untuk segera mengembalikan JUT ke daerah asalnya sesuai dengan hukum yang berlaku," ungkap salah satu tokoh pemuda Islam Papua, Fadhal Al Hamid saat membacakan pernyataan sikapnya.

Pernyataan sikap ini diterima langsung Anggota DPRP, Yonas Nussy dan mengapresiasi sikap yang dilakukan persekutuan umat muslim di Papua terkait masalah ini. “Pernyataan sikap ini kami terima dan kami akan menyerahkan ke pimpinan dewan untuk diperjuangkan ke pemerintah," jelasnya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Pdt. Lipius Biniluk mengatakan, gerakan aksi damai yang dilakukan dedominasi gereja pada Senin (4/3) kemarin dan kini dilakukan persatuan umat muslim Papua pada Selasa (h5/3) ini bertujuan untuk menjaga toleransi umat beragama di tanah Papua.

"Kami umat beragama di tanah Papua sudah berkomitmen untuk mengeluarkan JUT dan pengikutnya dari tanah Papua. Kami juga telah bersepakat untuk terus menjaga tanah ini sebagai tanah yang diberkati," jelas Lipius.

Menurut Lipius, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin yang sudah mengusut tuntas kasus perusakan rumah warga di Koya Barat yang dilakukan kelompok JUT beberapa waktu lalu.

Menurut Lipius, kasus semacam ini biasanya anggota TNI-Polri yang dikorbankan nama baiknya di mata internasional, karena ulah oknum-oknum yang melindungi radikalisme dan terorisme.

"Tetapi pihak Polda Papua dalam pengamanan masalah ini menyikapinya dengan tegas dan mengeleminir mana isu Agama dan isu kriminalis, akhirnya masalah ini aman," tegas Lipius di Kota Jayapura, Selasa, (5/3).

Lipius mengatakan, jika Polda Papua tak menanggapi dan menangani kasus ini dengan bijak, maka masalah ini bisa timbulkan konflik besar di Papua. “Jadi kami dari FKUB memberikan apresiasi setinggi-tingginya Kapolda Papua yang sudah ambil tindakan tegas atas kasus ini. Ini juga demi keutuhan bangsa apalagi dalam waktu dekat kita hadapi Pemilu," jelasnya. (Imelda)