Pembangunan Infrastruktur di Intan Jaya Terkendala Aksi Kekerasan KKB Papua

Jembatan gantung Sungai Dogabu di Kampung Balamai - Hitadipa, sepanjang 70 Meter. (Dok Humas Dinas PU Kabupaten Intan Jaya)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Aksi kekerasan kelompok bersnejata (KKB) Papua menghambat pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Intan Jaya memastikan sepanjang 2020, pekerjaan infrastruktur di kabupaten itu hanya dapat dilakukan di dalam Kota Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Intan Jaya, Benny G. Lekatompessy menuturkan proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya terhenti.

Benny menjelaskan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang sedang dikerjakan sampai saat ini di Sugapa adalah air besih, talud drainase, pembangunan kantor Bappeda, pembangunan kantor DPRD.

Sebagian besar pekerjaan infrastruktur di Intan Jaya berada di 7 distrik dari 8 distrik di Intan Jaya.

"Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum di Intan Jaya mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp 60 miliar, setelah terkena refokusing dari pemerintah pusat 70 persen yang merupakan pekerjaan di luar Sugapa," ujarnya, saat dihubungi lewat gawainya, Minggu (20/9).

Benny menjelaskan di Intan Jaya akan ada 8 jembatan gantung yang menghubungkan antar kampung. Namun hal ini belum dapat terwujud karena faktor keamanan.

"Sedangkan untuk konektivitas antar distrik tersisa hanya 2 distrik yang belum dapat terhubung yakni Distrik Agisiga dan Tomosiga. Sisanya 6 distrik sudah terhubung," jelas Benny.

Sedangkan kondisi ruas jalan yang dikerjakan sedang dalam tahap pengerasan dan hanya dapat dilalui dengan mobil jenis tertentu.

Sementara untuk akses penghubung antar kabupaten, konektivitas antara Intan Jaya dengan Paniai sudah hampir terhubung, hanya tinggal membangun sebuah jembatan.

"Jalan Sugapa - Enarotali itu sudah tembus, tapi harus dibangun jembatan di Distrik Homeyo, tepatnya di Kali Kemabu dengan lebar sungainya sekitar 80 meter," kata Bheny.

Pembangunan jembatan tersebut tidak bisa dilakukan menggunakan APBD karena nilainya terlalu besar, yaitu sekitar Rp 100 miliar.

"Kami sudah bicara dengan kepala balai dan sudah menyurat dan melakukan presentasi untuk pembangunan jembatan kepada pemerintah pusat, sehingga tinggal menunggu kepastian mengenai penganggaran jembatan tersebut," katanya.

Menurut Benny, konektivitas jalan darat antar kabupaten menjadi sangat penting untuk Intan Jaya, karena hingga kini banyak kendaraan dinas yang berada di Nabire.

Selain itu, jika akses jalan darat terbuka maka penyaluran logistik ke Intan Jaya akan semakin mudah dan murah.