Pemerintah Papua Sesalkan Tindakan Oknum KPK

Oknum KPK saat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (2/2). (Foto Dok Protokol Biro Humas Sekda Papua)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Gilbert Yakwar membantah adanya penganiayaan dua petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) lalu.

"Perlu kami sampaikan, hal itu tak benar karena tak ada penganianyaan sebagaimana sampai kepada kerusakan fisik pada bagian hidung atau wajah dua petugas KPK terluka. Tapi yang terjadi adalah tindakan dorong mendorong karena perasaan emosional karena diduga akan melakukan penyuapan yang akan berakibat pada tindakan OTT dari KPK," jelas Gilbert dalam rilis yang dikirim ke media di Papua, Senin (4/2).

Gilbert juga mengatakan, ada beberapa foto terlampir kedua orang (KPK) dimaksud ketika telah berada dalam ruangan DireskrimUm Polda Metro Jaya, dimana dari foto itu, secara jelas menunjukan keduanya dalam keadaan fresh, sehat dan tak terdapat adanya luka atau sobekan pada bagian hidung atau wajahnya, sehingga membutuhkan tindakan operasi.

"Dalam insiden ini, kami Pemerintah Provinsi Papua termasuk Dewan Perwakilan Papua (DPRP) melihat hal ini sangat mencederai hati pemerintah dan DPRP yang telah menseriusi arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK selama empat tahun di Provinsi Papua tentang pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua, dimana atas rekomendasi KPK kami telah membangun sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perijinan, dan e-lapor," ungkap Gilbert memberi alasan.

Menurut Gilbert, Pemerintah Provinsi Papua telah berusaha dengan sumber daya yang dimiliki di atas kekurangan dan kelemahan sebagai orang Papua untuk mendukung penuh arahan-arahan KPK melalui rencana aksi pemberatasan korupsi di Papua.

“Tindakan ini menunjukan ketidakpercayaan KPK terhadap kemampuan dan hati orang Papua untuk berusaha taat asas dan komitmen atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam NKRI,” jelasnya.

Gilbert juga mengatakan, justru tindakan itu menimbulkan rasa takut untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan karena aparatur akan dihantui perasaan “akan ditangkap sewaktu-waktu”. “Padahal kami telah komitmen untuk menjaga Papua dalam kerangka NKRI,” katanya.

Secara perlahan-lahan, kata Gilbert, tindakan itu akan membunuh kemandirian dan prakarsa daerah untuk berusaha memahami kondisi rill budaya Papua dan mencari solusi-solusi kreatif mengatasi permasalahan untuk membangun dan mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui RAPBD yang tepat sasaran dan pro rakyat.

"RAPBD hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Jika selalu digunakan kaca mata curiga kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP dalam mengelola anggaran untuk kemanfaatan rakyat, hanya melahirkan ketakutan yang berkepanjangan," ujar Gilbert.

Untuk itu, kata Gilbert, Pemerintah Provinsi Papua meminta perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar dapat bekerja dengan tenang, jauh dari rasa takut dan intimidasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di Pronvinsi Papua. (Pratiwi)