Pemprov Papua Klaim Belum Terima Laporan Pengungsian Warga Nduga

Anak-anak dari warga pengungsian Nduda di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. (Foto Stefanus)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim belum mendapat informasi terkait adanya pengungsian lebih dari 2000 warga Kabupaten Nduga ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pasca kasus penembakan dan pembantaian para pekerja Jalan Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga awal Desember 2018 lalu.

“Pemprov Papua belum menerima laporan adanya pengungsian lebih dari 2000 warga dari Nduga ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal, saat ditemui wartawan di Kota Jayapura, Papua, Kamis (14/3).

Menurut Klemen, terkait masalah di Nduga, pihaknya belum menerima laporan dari Bupati Nduga Yarius Gwijangge. “Sampai saat ini kami belum bertemu ataupun berkomunikasi dengan bupati,” jelasnya.

Seharusnya, kata Klemen, komunikasi itu tak hanya melalui telepon, tapi bisa berkoordinasi untuk mencari solusi. “Sebab hari ini masyarakat Nduga butuh solusi, bukan telepon,” tegasnya usai buka seminar dan workshop mengenai Pemetaan Potensi dan Penyusunan Roadmap Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda di Papua.

Klemen juga mengatakan, untuk menangani masalah adanya pengungsian tersebut, harus ada langkah-langkah yang diambil, terutama dari bupati selaku pimpinan daerah setempat untuk menangani masalah ini.

“Kita harus segera mengambil langkah-langkah solusi. Kalau bupati merasa tak bisa atau tak mampu menangani sendiri, bupati harus segera melakukan koordinasi dengan gubernur, supaya kita tahu situasinya seperti apa,” jelas Klemen.

Menurut Klemen, jika ada koordinasi, maka Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu agar situasi ini segera tuntas.

“Solusinya seperti apa, bagaimana kita pindahkan masyarakat yang mengungsi, bagaimana pasca masyarakat pergi. Artinya harus ada pemulihan secara psikologis, terutama kesehatan dan makanan mereka,” jelas Klemen.

Klemen juga mengatakan, adanya ketakutan dari masyarakat pasca kasus itu merupkan hal yang wajar. Namun bupati sebagai kepala daerah harus mengambil langkah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tak takut.

“Jadi masyarakat posisinya begitu. Jangan selalu masyarakat yang disalahkan. Bukan hanya bupati, tapi bupati bisa datang kepada kami. Jika kita tak sanggup, bisa ke Presiden Joko Widodo minta bantuan,” terang Klemen.

Selain itu, kata Klemen, negara punya perangkat yang selalu siap memberikan bantuan, bukan hanya TNI-Polri. Sebab ada PMI atau rumah sakit yang bisa memberikan bantuan.

“TNI bertugas melakukan pengamanan. Tugas kita sebagai pemerintah untuk memulihkan, membangun, mengayomi dan mendampingi masyarakat tidak boleh tercecer kemana-mana,” tutup Klemen. (Pratiwi)