Pilkada 2020 di Papua Butuh Dana Hingga Rp 1 Triliun

Konten Media Partner
18 Januari 2020 16:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pencoblosan saat Pemilu 2017 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. (BumiPapua.com/Lazore)
zoom-in-whitePerbesar
Pencoblosan saat Pemilu 2017 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. (BumiPapua.com/Lazore)
ADVERTISEMENT
Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua membutuhkan dana Rp1 triliun lebih untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 11 kabupaten di Papua.
ADVERTISEMENT
Ke-11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 adalah Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom dan Waropen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo.
Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay menuturkan masih ada 3 kabupaten yang melakukan rasionalisasi terhadap anggaran KPU, diantaranya Kabupaten Waropen, Nabire dan Keerom.
“8 kabupaten lainnya sudah melakukan tanda tangan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dan ada beberapa perubahan anggaran,” ujarnya, Sabtu (18/1).
KPU Papua menyebutkan kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar pada Pilkada 2020 adalah Yahukimo, sebab 51 distriknya harus ditempuh dengan pesawat udara.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup telah menandatangani NPHD dengan penyelenggaran pilkada setempat dan menggelontorkan dana pilkada Yahukimo senilai Rp106 miliar.
ADVERTISEMENT
Dana tersebut terbagi untuk KPU Yahukimo senilai Rp75 miliar, lalu Panwaslu Rp20 miliar dan sisanya dikelola oleh aparat keamanan.
“Hampir seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo hanya bisa ditempuh dengan pesawat yang sangat tergantung pada cuaca. Kami berharap seluruh tahapan Pilkada diatur semaksimal mungkin dan saat pemilihan kepala daerah tidak ada kendala yang menghambat,” kata Abock belum lama ini.