Polda Papua Bantah Pembakaran Kantor Bupati Mappi Saat Aksi Protes CPNS

Protes massa terkait kelulusan CPNS formasi 2018 di Keppi, ibu kota Kabupaten mappi. (Dok foto istimewa)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Kepolisian Daerah Polda Papua membantah adanya isu pembakaran kantor Bupati Mappi saat aksi protes ratusan orang yang menolak hasil CPNS formasi 2018 pagi tadi di Keppi, ibu kota Kabupaten Mappi.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal juga membantah adanya isu terjadinya pemukulan terhadap Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu dalam aksi protes massa.

"Kedua kabar itu dipastikan hoaks dan tidak benar. Tak ada penganiyaan terhadap Bupati Mappi dan pembakaran Kantor Bupati. Dalam kejadian itu juga tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka, baik dari pihak aparat pemerintah, polri ataupun massa," jelas Kamal dalam keterangan pers di Media Center Mapolda Papua, Selasa (4/8).

Kamal memastikan hingga malam ini situasi di Keppi dalam kondisi aman dan kondusif. "Personel gabungan terus melakukan patroli dan imbauan kepada masyarakat untuk bersama menjaga kamtibmas," katanya.

Selasa (4/8), sekitar pukul 06.30 WIT, 700 orang massa mendatangi kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman CPNS formasi 2018. Merasa tak puas, massa melakukan pengerusakan terhadap kantor BKD, DPRD kemudian massa melakukan aksi turun ke jalan ke kantor Bupati Mappi dan melakukan pengerusakan.

Pukul 10.00 WIT, massa ditemui oleh Bupati Mappi dan Ketua DPRD guna memberikan penjelasan tentang hasil pengumuman CPNS formasi 2018.

"Massa menuntut hasil pengumuman kelulusan dibatalkan dan minta formasi kelulusan CPNS seluruhnya harus diisi oleh anak asli Mappi," ujar Kamal.

Pukul 14.20 WIT, Bupati Mappi, Kapolres Mappi dan tokoh agama, melaksanakan pertemuan agar semua pihak dapat menjelaskan formasi CPNS di Kabupaten Mappi dan tidak terjadi lagi aksi serupa.

"Kami berharap seluruh warga di Mappi dapat menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jika ada perbedaan pandangan dan pendapat, sebaiknya duduk bersama dan jangan mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu," ujarnya.

Sedangkan aspirasi yang terjadi hari ini, diserahkan kepada pemerintah daerah, agar apa yang menjadi aspirasi massa dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya aksi serupa.