Presiden Jokowi Diminta Audit Dana PON Papua

Tenaga kesehatan PON Papua turun ke jalan. (BumiPapua.com/Katharina)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Presiden Jokowi diminta perintahkan aparat hukum audit dana PON Papua yang dikelola oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua.

Aparat hukum yang dimaksud diantaranya kejaksaan, polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas terkait pendanaan PON XX Papua yang dinilai carut marut.

Permintaan itu datang dari ratusan relawan kesehatan medis PON XX Papua, saat turun ke jalan meminta kejelasan terkait pembayaran honor PON XX.

Para tenaga medis mendatangi kantor Otonom, Distrik Abepura, Kota Jayapura, lokasi Sekretariat PB PON Papua, pada Senin (29/11).

Penanggung jawab aksi, Hein Yopi Olua mendesak Kepala Dinas Kesehatan Papua juga harus bertanggung jawab terkait rekrutmen tenaga medis untuk penyelenggaraan PON XX Papua.

Ia menjelaskan dalam prosesnya, Dinas Kesehatan Papua minta tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas mengirim tenaga kesehatannya.

"Tak hanya itu saja, para tenaga medis juga diminta memasukkan dokumen administrasi sesuai persyaratan hingga nomor rekening. Tapi, sudah lewat dari satu bulan PON usai, pembayaran honor kami tak kunjung tiba," kata Hein.

Dalam aksi unjuk rasa ini, tenaga medis juga menuntut 3 hal yakni:

Salah satu tenaga medis yang bertugas selama PON Papua, Vani menjelaskan informasi yang didapatnya, pembayaran honor para tenaga medis per hari berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per orang.

"Hanya saja, kami butuh kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab," katanya.