Puluhan Tahun Merdeka, Warga Asmat Baru Bisa Dengar RRI Akhir 2019

Saat Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat berkunjung ke RRI pusat di Jakarta. (Foto dok Infokom Asmat)

Asmat, BUMIPAPUA.COM - Setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, baru nanti akhir tahun 2019 warga di Kabupaten Asmat bisa mengakses dan mendengarkan siaran dari Radio Republik Indonesia (RRI).

Kepastian ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Data dan Persandian Kabupaten Asmat, Jamaluddin yang mengatakan, nanti akhir tahun 2019, warga di Kabupaten Asmat sudah bisa mengakses atau mendapatkan informasi melalui RRI.

Menurut Jamaluddin, hal ini bisa terlaksana setelah pemerintah daerah Kabupaten Asmat sejak dua tahun lalu berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI.

“Tahun ini (2019) sejumlah perangkat penyiaran RRI sudah dipasang di Asmat. Warga Asmat sudah bisa mendengar RRI," ungkap Jamaluddin, usai bertemu Kepala LPP RRI Merauke, Yonas Markus Tuhuleuw, Senin (15/7).

Jamaluddin mengkui, untuk mempermudah RRI mengudara di Asmat, pemerintah daerah Kabupaten Asmat telah menyiapkan infrastruktur bangunannya. “Ini penantian panjang dan sudah waktunya masyarakat di Kabupaten Asmat mendapatkan akses informasi," ujarnya.

Kepala LPP RRI Merauke Yonas Markus Tuhuleruw menegaskan, pendirian RRI di Asmat merupakan buah pikiran pemerintah daerah Asmat itu sendiri. Sebab selama ini pemerintah daerah Asmat melalui dinas infokomnya intens berkoordinasi dengan LPP RRI pusat.

"September 2019 itu, kami sudah mengudara di sana (Asmat). Dalam waktu dekat ada pembanguan stasiun relay, yang mana sementara produksinya dari Jakarta. Tahun 2019 ini, RRI menyiapkan perangkat penyiaran yang dibiayai APBN 2019," ujar Yonas, Senin (15/7).

Menurut Yonas, sesungguhnya misi ini untuk kebutuhan masyarakat Asamat mendapatkan informasi, membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Nantinya, RRI di Asmat, secara teknis peralatan dibiayai RRI dan infrastruktur dibiayai pemda setempat. Stasiun RRI ini diudarakan oleh Jakarta, tetapi sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi," jelas Yonas. (Abdel)