Rusuh KKB Rugikan Puncak, Papua, Rp 50 Miliar

Bupati Puncak, Willem Wandik melihat kondisi

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Sebanyak 300-an siswa SD Inpres Tagaloa, Ilaga, Kabupaten Puncak masih diliburkan, pasca sekolahnya dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 28 September 2019. Padahal, SD Inpres Tagaloa menjadi salah satu sekolah unggulan di kabupaten itu.

Bupati Puncak, Willem Wandik menyebutkan selain sekolah unggulan, terdapat 24 rumah warga yang ikut dibakar KKB.

“Kami sangat sedih dengan ulah KKB ini, apa sebenarnya model perjuangan kelompok bersenjata ini,” jelasnya Wandik, Selasa (8/10), usai melihat bangunan yang dibakar KKB di Ilaga.

Kata Wandik, harusnya sekolah yang menjadi tempat pendidikan generasi masa depan Puncak tak dibakar, termasuk dengan rumah warga. “Kami harap ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir di Puncak,” tegas Wandik.

Kedepan, Pemkab Puncak akan memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah itu ke gedung milik sekolah lainnya.

Kepala Sekolah SD Inpres Tagaloa, Yance Kogoya sedih dengan ulah KKB di Puncak. Selain kehilangan tempat mengajar, para guru pun mengungsi ke Timika karena ketakutan dengan teror kelompok bersenjata.

“Sekolah kami masih libur, banyak guru ke Timika dan anak-anak masih ketakutan. Sampai suasana ini kondusif, kami akan melanjutkan aktivitas belajar,” jelasnya.

Yance khawatir nasib 21 orang siswa kelas 6 yang sedangkan menyiapkan diri memasuki ujian nasional 2020 mendatang.

Kerugian Material

Bupati Pincak, Willem Wandik menduga kelompok KKB yang menyerang Kota Ilaga dipimpin oleh Lekagak Telenggen.

Data dari pemda setempat menyebutkan 24 rumah warga yang dibakar KKB tersebar di Kampung Kimak, Kampung Tagaloa dan Kampung Kalebur. Sebagian rumah yang dibakar oleh KKB digunakan untuk tempat usaha warga.

“Rumah yang dibakar ini juga dijarah isinya karena rata-rata rumah warga ini memiliki kios. Kami menafsir kerugian materil dari kejadian ini mencapai Rp50 miliar,” jelasnya.

Dirinya berharap ada bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Papua untuk membangun kembali rumah warga yang terbakar.

“Paling utama adalah negara tetap ada di sini, jadi kami butuh sharing dana antara pemerintah kabupaten, pusat dan provinsi untuk membantu kita keluar dari persoalan ini, terutama untuk membangun kembali rumah yang sudah terbakar ini,” tuturnya.

Akibat kejadian ini, 500-an warga mengungsi ke sejumlah pos pengamanan TNI-Polri mulai tanggal 28 September dan saat ini aktivitas warga kembali normal. (Katharina)