kumparan
KONTEN PUBLISHER
8 Juli 2019 17:51

Tahun 2019, Kanwil BPN Papua Keluarkan 32 Ribu Sertifikat Tanah Adat

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua,saat membuka kegiatan GTRA di Kota Jayapura, Senin 8 Juli 2019-Foto Pratiwi.jpg
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua saat membuka kegiatan GTRA di Kota Jayapura, Papua, Senin (8/7). (Foto Pratiwi)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Arius Yambe mengatakan, tahun 2019 sampai hari ini, ada kurang lebih 32 ribu sertifikat tanah yang dikeluarkan pihaknya untuk masyarakat asli Papua atau masyarakat adat Papua.
ADVERTISEMENT
“Sedangkan untuk tahun 2018 ada 30 sertifikat tanah dan tahun 2017 ada 60 sertifikat tanah,” kata Arius saat ditemui usai pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2019 di Kota Jayapura, Papua, Senin (8/7).
Menurut Arius, untuk wilayah Papua memang adanya perbedaan prespsi yang menyangkut hukum berlaku terkait persoalan tanah. Miaslnya saja, masyarakat adat khusunya di Kota Jayapura, dulu sertifikasi itu diterbitkan oleh pendahulu, karena status tanah itu merupakan tanah negara.
“Sehingga dalam prosedurnya cukup dengan surat keterangan dari lurah, lalu surat pernyataan dari instansi bersangkutan, bahwa mereka menguasai tempat itu. Jadi tak perlu melewati satu mekanisme dalam pelepasan adat lagi, tapi masyarakat adat menganggap tanah yang ada ini belum pernah dilepaskan,” jelas Arius.
ADVERTISEMENT
Menurut Arius, masyarakat adat yang ada di Kota Jayapura ini merasa ada pelepasan dari Belanda padahal tidak, tapi ini sudah dilakukan pemutusan dari pegadilan yang menyatakan ini tanah negara, sehingga statusnya itu tanah negara. “Tapi masyarakat tak mengakui itu, memang diperlukan duduk bersama membahas ini. Sehingga masyarakat bisa paham permasalahan ini,” ujarnya.
Untuk itu, kata Arius, pihaknya punya objek itu masyarakat asli Papua, sehingga pihaknya datang telusuri ke kampung-kampung. “Hanya saja sebagian besar tanah yang ada di Papua ini merupakan kawasan hutan dan itu tak boleh. Untuk itu kami selalu melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk penyelesaiannya,” jelasnya.
Sedangkan seringnya ada gugatan terhadap tanah yang digunakan Pemerintah Provinsi Papua dari masyarakat adat. Untuk itu Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerwa meminta agar persoalan tanah, khususnya tanah pemerintah yang digugat masyarakat bisa diselesaikan dengan sinergitas kelembagaan terkait.
ADVERTISEMENT
“Sehingga gubernur, bupati dan walikota tak dipusingkan lagi dengan persoalan tanah yang ada,” jelas Doren kepada wartawan usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2019 di Kota Jayapura, Papua, Senin (8/7).
Menurut Doren, untuk mensikronisasikan dan mengkoordinasikan data, pada potensi tanah objek reforma agraria, diperlukan pemantau pelaksanaan reforma agraria di kabupaten atau kota, serta koordinasi dengan dinas terkait.
“Permasalahan di sektor agraria sangat komplek, seperti yang terjadi di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sehingga dalam implementasi reforma agraria tanah, perlu jalin dan kuatkan kembali koordinasi. Sebab usulan dan pendapat legal formal dalam penetapan arah kebijakan,” jelas Doren. (Pratiwi)
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan