Unjuk Rasa Tolak Pemekaran Wilayah di Tanah Papua

Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua, saat berunjuk rasa tolak pemekaran Papua di halaman Kantor DPRP, Kota Jayapura. (Foto Imelda)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Ratusan orang yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua berunjuk rasa menolak tegas pemekaran wilayah Papua Tengah di tanah Papua. Unjuk rasa ini dilaksanakan dengan tertib di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Selasa (16/7).

Dalam aksi ini, para pengunjuk rasa menilai, pemekaran wilayah bukan solusi mensejahterahkan rakyat Papua. “Provinsi Papua belum mampu sejahterahkan rakyat Papua. Sehingga kami solidaritas mahasiswa dan rakyat tolak pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua," kata Ayus Heluka selaku koordinator umum pengunjuk rasa, Selasa (16/7).

Menurut Ayus, adanya pemekaran wilayah Papua Tengah akan menghadirkan konflik besar-besar di tanah Papua. “Sampai saat ini saja pelanggaran HAM belum dapat diselesaikan pemerintah, juga belum mampu mensejahterahkan masyarakat, kenapa mau membangun daerah baru lagi," ujarnya.

Ayus juga mengatakan, pemekaran ini seharusnya diperhatikan beberapa syarat diantaranya, letak wilayah, dan jumlah penduduk. “Di Papua ini berapa jumlah penduduk, jangan dimekarkan secara mendadak seperti begini, wacana ini saja belum disosialisasikan kepada masyarakat. Ini masyarakat di kampung belum tahu," terangnya.

Ayus menilai, jika ada pemekaran wilayah, maka akan ada transmigrasi besar-besaran di Papua. “Itulah tujuan dari pemekaran saudara-saudara. Sebab banyak yang akan mengorbankan rakyat Papua dan otsus itu, kita orang Papua tidak bersatu lagi. Semua sudah terpecah belah," tandasnya.

Sedangkan penanggung jawab unjuk rasa, Amos Kayame mengatakan, pemekaran wilayah ini sudah diwacanakan sejak 2003 berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Barat, dan Irian Jaya Timur serta diinstruksikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2003.

Menurut Amos, di kalangan orang asli Papua, Inpres ini telah menimbulkan pro dan kontra. Sehingga pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda karena adanya, bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika pada 24-25 Agustus 2003 lalu.

“Terus pada 2013 wacana pemekaran diangkat lagi segelintir elit politik Papua, tapi ditolak mahasiswa dan rakyat. Tapi kini pemekaran itu telah diusulkan kembali segelintir elit politik Papua, dari wilayah Meepago, Tabi, Saireri, Animha, Domberai dan beberapa wilayah di tanah Papua. Ini ada apa?” kata Amos saat bacakan pernyataan sikapnya.

Menurut Amos, melihat wacana pemekaran provinsi dan kabupaten di seluruh tanah Papua, yang merupakan ancaman dan malapetaka bagi tatanan kehidupan rakyat Papua, maka mahasiswa dan rakyat Papua menyatakan sikap. “Menolak semua upaya pemekaran di seluruh tanah Papua, menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan segelintir elit politik Papua,” katanya.

Untuk itu, kata Amos, para pengunjuk rasa meminta pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) segera memanggil elit politik yang sedang mewacanakan pemekaran wilayah Provinsi Papua Tengah.

“Kami menyatakan Dirjen Otda segera hentikan atau keluarkan rekomendasi tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena tak penuhi syarat secara subjektif. Juga kami harapkan presiden menginstruksikan penolakan dan pemberhentian atas upaya pemekaran Papua Tengah,” jelas Amos.

Unjuk rasa ini diterima langsung beberapa anggota DPRP, diantaranya Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Yulius Miagoni, Frits Tobo Wakasu, Thomas Sondegau, dan Yotam Bilasi. Jawaban dari para wakil rakyat Papua ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi ini.

“Sebagai sikap pribadi saya sebagai anggota Komisi I DPRP, jelas menolak DOB dan moratorium DOB hingga kini belum dicabut. Terkait wacana pemekaran provinsi di Papua, pemerintah di Papua, DPRP, MRP posisinya sama dengan massa menolak wacana pemekaran itu,” jelas Laurenzus.

Setelah mendengar sikap para anggota DPRP yang menerima langsung para pengunjuk rasa, terlihat para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan teratur. Unjuk rasa ini dikawal sejumlah personil kepolisian, termasuk pengaturan kendaraan truk dan sejumlah motor yang digunakan para pengunjuk rasa, agar arus lalulintas di Kota Jayapura lancar dan aman. (Imelda)