Ada 5.000 Pengangguran di Ternate

Ilustrasi pengangguran. Sumber foto: https://magazine.job-like.com/

Jumlah pengangguran masih menjadi persoalan di setiap daerah, tak terkecuali di Kota Ternate. Pada tahun 2019 ini tercatat sebanyak 5000 warga Ternate yang berstatus pengangguran.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate, Jusuf Sunya usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Sabtu (23/11).

“(Jumlah) pengangguran di Ternate ada di posisi 5,79%, atau sekitar 5000-an. Ke depan kita memiliki masalah. Masalah kemiskinan dan pengangguran,” ungkap Jusuf.

Menurut dia, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka pengangguran di Ternate berada pada posisi 7%. Rata-rata pendapatan masyarakat Ternate, lanjut Jusuf, berada di tataran middle. Artinya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak rendah.

“Ini yang perlu kita jaga. Dengan kualifikasi SDM yang bagus, kita harapkan pendapatan itu semakin membaik,” katanya.

Kadis Ketenagakerjaan Kota Ternate, Jusuf Sunya. Foto: Rizal Syam/cermat

Jusuf mengaku, ke depannya tantangan pengurangan jumlah pengangguran akan semakin berat. Indonesia dalam beberapa tahun akan mengalami kondisi jumlah umur produktif jauh lebih besar ketimbang penduduk usia tidak produktif, atau istilahnya bonus demografi.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan formulasi agar penyerapan tenaga kerja di Ternate terus meningkat. Kata Jusuf, kontribusi jumlah pengangguran terbuka paling banyak diisi oleh lulusan Perguruan Tinggi.

“Ini yang coba kita formulasikan. Kita bekerja sama dengan Universitas Khairun dan Universitas Muhamadiyah Maluku Utara. Sehingga setiap tahun kita adakan job fair. Supaya kepentingan Perguruan Tinggi dengan dunia kerja terakomodasi,” jelasnya.

Namun, menurut anggota Banggar dari fraksi Nasdem, Nurlela Syarif, dari tahun ke tahun skema pengurangan pengangguran di Ternate masih belum optimal. Hal itu terlihat dari penerimaan tenaga kerja yang berkisar di angka 800.

DPRD Ternate, Nurlela Syarif. Foto: Istimewa

“Meskipun tadi dalam asumsi Kepala Dinas Ketenagakerjaan bahwa ini terjadi di seluruh Indonesia, tetapi kita lihat untuk Kota Ternate ini rasionya cukup tinggi. Dari tahun ke tahun meskipun ada skenario yang dilakukan, misalnya dibuka job fair, tetapi lagi-lagi kami menilai bahwa skenario ini belum maksimal,” tegasnya.

Hal itu bukan tanpa dasar. Sebab ketika ia melakukan kunjungan ke masyarakat, persoalan yang selalu disuarakan adalah tentang penyerapan tenaga kerja, baik itu lulusan sarjana maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Makanya fraksi Nasdem bermaksud, (dalam) mengatasi persoalan ketenagakerjaan ini harusnya bisa dirumuskan dalam program dan kegiatan yang lebih relevan. Di kalangan milenial ini juga penyerapannya masih minim. Apalagi asumsinya tentang era industri 4.0,” katanya.

Ia juga menyayangkan sikap Pemkot yang tidak proaktif dalam melihat potensi penyerapan tenaga kerja ke luar negeri. Menurutnya, pemkot seharusnya bisa berkoordinasi dengan kementerian ketenagakerjaan agar setiap kali kuota penyerapan lokal ke luar negeri, Kota Ternate lebih terlibat.

“Jadi kalau memang yang dirancang untuk skala Provinsi Maluku Utara, ya Ternate juga harus punya negosiasi yang maksimal.”

“Kalau leading sektor tenaga kerja terus di BLK, dinas sosial, kalau bisa pemetaan terhadap kondisi persoalan tenaga kerja ini, harusnya ada progres. Progresnya tidak signifikan setiap tahun. Berarti masalah terus dong,” tambahnya.

Tak hanya itu, Nurlela juga menyinggung adanya perusahaan yang beroperasi di Ternate namun tidak menggunakan tenaga kerja lokal. Untuk hal itu, ia mencontohkan bioskop XXI. Nurlela menilai, pekerja di XXI mayoritas didatangkan dari luar daerah.

“Ambil contoh misalnya XXI, kok tenaga kerja diambil dari luar sih. Memangnya anak-anak kita ini tidak bisa kalau cuma jaga kasir, cuma persilakan orang masuk ke bioskop, (sehingga) harus pakai orang dari luar. Jadi mendatangkan investor ke sini juga harus bisa menjawab persoalan ketenagakerjaan,” katanya.

Terkait pekerja di XXI ini, Jusuf Sunya mengatakan, pekerja lokal masih diakomodir, walau ia mengakui untuk posisi seperti akunting perusahaan lebih menggunakan orang-orang yang sudah mereka percaya.

“Karena pola mereka korporat maka mereka punya tenaga akunting tentunya orang yang lebih dipercaya. Kalau posisi yang lain seperti misalnya office boy itu orang lokal,” pungkas Jusuf.