Akhirnya, Proyek Jalan Hotmix di Wilayah Kota Ternate Mulai Dikerjakan

Area pekerjaan hotmix ruas jalan Kelurahan Kalumat ke Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Istimewa

Setelah diperhadapkan dengan berbagai kendala, proyek jalan hotmix di wilayah perkotaan Ternate, Maluku Utara, akhirnya dikerjakan.

Proyek tersebut dimulai dari Jalan Melati, Kelurahan Kalumata, tepatnya di jalur pertigaan SPBU mengarah ke Kantor DPRD Kota Ternate.

Kemudian jalan di Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate Tengah, hingga Kelurahan Tjan. Termasuk halaman kantor Wali Kota Ternate.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ternate Rusmansyah mengatakan, untuk Jalan Melati di Kalumata ke Gambesi dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK).

Sedangkan jalan Pahlawan Revolusi hingga di lingkungan Tjan, kata Rusmansyah, dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia menjelaskan, masing-masing untuk jalan Melati di Kalumata dan dari Kalumata ke Gambesi itu dianggarkan Rp 2,9 miliar.

Sedangkan jalan Pahlawan Revolusi dan halaman kantor wali kota berkisar Rp 750 juta. Sedangkan Kelurahan Tjan sebesar Rp 1,3 miliar.

"Sumber anggaran dari APBD Induk atau DAU tahun anggaran 2022," jelas Rusmansyah kepada wartawan, Kamis (18/8).

Rusmansyah mengatakan proyek terlambat dikerjakan karena terkendala cuaca, sehingga peralatan berupa aspal mixing plant (AMP) tak bisa dioperasikan.

"Sekarang peralatan sudah diturunkan. Di halaman kantor wali kota misalnya, kita kerja malam hari dan sekarang sudah selesai," ungkapnya.

Proyek hotmix di halaman Kantor Wali Kota Ternate sudah selesai dikerjakan. Foto: Sansul Sardi/cermat

Menyentil keterangan Sekretaris Dinas PUPR Nasrun A. Samaun, terkait kendala yang mereka alami lebih pada pihak rekanan, Rusmansyah memilih diam.

Tapi Rusmansyah memastikan, proyek ini harus tuntas pada Oktober. "Kami optimis proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Dinas PUPR Nasrun A. Samaun mengatakan untuk AMP, pihak rekanan belum siap 100 persen dalam melakukan produksi.

Selain itu, dari sisi administrasi, pihak rekanan belum memiliki sertifikat izin produksi AMP. "Sejauh ini belum siap," katanya.

Ditanya kenapa pihak rekanan bisa menang tender, Nasrun bilang, aturan di bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) sangat longgar.

"Sebab, hanya dengan menampilkan faktur pembelian dan kontrak AMP, rekanan sudah bisa ikut lelang," ujar Nasrun.

Tapi Nasrun tak mau menyalahkan PBJB. Karena PBJB bekerja sesuai regulasi.

"Jadi ketika lelang jalan, ada perusahaan A masukan dokumen miliki AMP dengan bukti faktur dan kontrak," jelasnya.

Dinas PUPR, kata Nasrun, sudah dua kali menegur pihak rekanan. "Tapi itu soal teknis, nanti tanya PPK atau Kabid Bina Marga," pungkasnya.

---

Sansul Sardi