BPD Maluku-Malut Dukung Pembiayaan Korporasi Petani

Konten Media Partner
14 Maret 2020 16:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Salah satu petani kelapa sedang mengerjakan kopra di Pulau Morotai. Foto: Faris Bobero/cermat
zoom-in-whitePerbesar
Salah satu petani kelapa sedang mengerjakan kopra di Pulau Morotai. Foto: Faris Bobero/cermat
ADVERTISEMENT
Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara memastikan dukungan program korporasi petani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bentuk dukungan tersebut yakni, dengan pembiayaan melalui penyaluran kredit, dengan skema bunga nol persen kepada petani.
ADVERTISEMENT
Kepastian dukungan itu dibahas dalam pertemuan bersama Direksi Bank Maluku pada Jumat (13/03/2020), di kantor Pusat Bank Maluku-Maluku Utara (Malut), di Kota Ambon, Maluku.
Rombongan Provinsi Maluku Utara saat foto bersama usai pertemuan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Maluku-Malut di kantor Bank Maluku-Malut di Ambon. Foto: Istimewa
Dalam pertemuan itu, mewakili Pemrintah Provinsi Malut yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Hermawan, Staf Khusus Gubernur Bidang Ekonomi Sahrin Hamid, Kepala Biro Ekonomi Hasby Pora, Perwakilan Dinas Perdagangan dan Industri Irenne, dan perwakilan Dinas Pangan Syari.
“Kami telah sepakat kerjasama antara Pemprov Maluku Utara dan Bank Maluku-Malut dalam rangka penyaluran kredit bagi petani Maluku Utara, untuk hilirisasi industri kelapa,” kata Staf Khusus Gubernur Bidang Ekonom Sahrin Hamid.
Sahrin bilang, pihaknya telah menjadwalkan penyaluran semester pertama di tahun ini kepada 2.500 petani di Malut. Untuk itu, metode penyalurannya akan disosialisai terlebih dahulu agar petani dapat menyiapkan kelengakapan yang diminta bank.
ADVERTISEMENT
“Sasarannya di Maluku Utara sesuai dengan titik industri yang akan dibangun. Teknisnya masih ada pembicaraan lebih lanjut, akan dilaksanakan di Ternate pada minggu depan, sekaligus melengkapi administrasi,” kata Ko In, sapaan akrab Sahrin Hamid.
Sahrin berharap, dukungan pembiayaan bagi petani pemilik kelapa agar dapat menjadi bagian dari ownership industri yang dibangun.
“Jadi kita intinya ini manjadi skema besa membangun korporasi petani di Maluku Utara,” tutupnya.