Buka Musrenbang Kecamatan, Wali Kota Ternate Soroti Pengelolaan Sampah

Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M.Tauhid Soleman, saat memberi sambutan di sela-sela pembukaan Musrenbang Kecamatan Ternage Tengah, Senin (14/2). Foto: Istimewa

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kota Ternate, Maluku Utara, pada Senin (14/2).

Pembukaan Musrembang yang berlangsung di Muara Hotel Ternate itu, diawali dari Kecamatan Ternate Tengah.

Pembukaan Musrembang tersebut turut dihadiri Kepala Bapelitbangda Rizal Marsaoly, Camat Ternate Tengah Yusuf Djamal, dan Lurah se- kecamatan Ternate Tengah.

M. Tauhid Soleman dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan itu menjadi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Karena itu, hasil Musrembang juga merupakan usulan kebutuhan riil dari masyarakat.

“Ternate Tengah, misalnya, jika melihat kondisi riil karakteristik wilayah dan masyarakatnya, ada beberapa masalah atau kebutuhan yang harus diperhatikan pemerintah, seperti tata kelola sampah yang sampai saat ini masih terkesan amburadul harus diperbaiki,” katanya.

Seharusnya, sambung Tauhid, Kota Ternate yang sudah berusia 771 tahun ini, tata kelola sampah sudah harus semakin baik.

“Saya minta Pemerintah Kelurahan bisa duduk bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk mengatur strategi penyelesaian masalah sampah. Termasuk mengatur waktu mengangkat sampah. Karena sampah walau pada pagi sudah diangkat, pada pukul 10.00 WIT, sudah ada lagi,” ujarnya.

Menurut Tauhid, mengatur waktu mengangkat sampah itu agar kota tidak terlihat semrawut, terutama pada pusat pembuangan sampah. Kerja-kerja tersebut harus perlu dimulai dengan membangun koordinasi antara pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dibantu Bhabinkamtibmas dan Babinsa, agar terarah.

“Dengan begitu, kita tidak lagi melihat pemandangan yang tidak bagus atau kotor. Masyarakat tidak lagi menilai pemerintah tidak bekerja, meski pemerintah sudah bekerja. Hanya karena pola koordinasi dan pengaturan waktu pembuangan sampah yang harus diatur,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bapeligbangda Rizal Marsaoly mengakui, Pemda akan mengakomidir seluruh usulan yang disampaikan pada Musrenmbang kecamatan.

“Karena tahapan Musrembang ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota hingga nasional. Untuk di daerah, misalnya, pada tingkat kelurahan, sebagian besar mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Karena itu, lewat Musrembang ini paling tidak 70-80 persen bisa terakomodir,” katanya.

Rizal juga mengingatkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan usulan yang disampaikan dalam Musrenbang kelurahan dan kecamatan agar bisa diprioritaskan yang dibutuhkan.

“Asas urgen itu yang harus dilihat. Oleh sebab itu, kami berharap dalam Musrenbang ini bisa dimanfaatkan oleh delegasi kelurahan yang hadir. Dan setiap OPD dapat menyesuaikan pada tahun 2023,” ujarnya.

Dengan begitu, sambung Rizal, apa yang menjadi janji Wali Kota Ternate dan Wakil Wali Kota Ternate pada saat kampanye bisa terwakili dalam RPJMD. Karena itu adalah tahapan kompilasi, untuk menyelaraskan perencanaan dari bawah ke atas.

“Kami perlu menyelaraskan Musrembang Kecamatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate, pada tahun 2023,” pungkasnya. (SAR)