Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan di Ternate Tak Kunjung Cair

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Abdullah M. Saleh. Foto: Sansul Sardi/cermat

Dana partisipasi pembangunan kelurahan (DPPK) pada 77 kelurahan dari 8 kecamatan di Kota Ternate, Maluku Utara, tak kunjung cair.

Kepala BPKAD Ternate, Abdullah M. Saleh, mengatakan sejauh ini pihak kelurahan baru sebatas menyampaikan daftar usulan rencana (DUR), sebagai syarat pencairan.

Sedangkan DUR yang dinilai sudah sesuai standar satuan harga (SSH), kata Abdullah, baru terlihat pada sejumlah kelurahan di Ternate Selatan.

"Memang ada beberapa kelurahan lagi yang DUR-nya sudah sesuai SSH. Tapi saya belum tahu itu kelurahan di kecamatan apa saja," katanya.

Ia mengaku, hampir semua kelurahan sudah menyelesaikan DUR sebelum APBD Perubahan 2022 disahkan. Namun, sebagian belum menyesuaikan dengan SSH.

"Jadi DUR-nya kami kembalikan. Saya minta pemerintah kelurahan segera menyesuaikan dengan juknis DPPK, agar dokumennya tidak ditolak lagi," tuturnya.

Camat Ternate Barat, Hamid Muhamad, mengatakan saat ini sejumlah kelurahan di wilayahnya terus berupaya agar dokumen DUR sesuai SSH.

"Sementara dalam proses. Tinggal input. Kalau sudah selesai, mungkin pekan depan DPPK cair. Intinya kami tetap ikut mekanisme," katanya.

Sebab, lambatnya pencarian DPPK yang bersumber dari APBD itu turut mempengaruhi kegiatan perkantoran.

"Sampai saat ini semua program di kelurahan tidak bisa jalan," ungkapnya.

Lurah Sango, Ternate Utara, Rustam Lating mengatakan untuk tahun ini, DPPK per-kelurahan sebesar Rp 100 juta.

Rustam berharap DPPK segera dicairkan. Karena ada program unggulan yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

"Program unggulan itu 2 di antaranya penanganan sampah dan stunting. Dan sudah setahun komputer di kantor belum diservis," jelasnya.

Sekadar informasi, dalam pengesahan APBD Induk beberapa waktu lalu, total anggaran yang dialokasikan untuk DPPK sebesar Rp 1 miliar lebih.

---

Sansul Sardi