Dinas PUPR Ternate dan Disperindag Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Lapak

Konten Media Partner
1 Juli 2022 19:13
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Lapak di Area Pasar Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Lapak di Area Pasar Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Pembangunan lapak di Pasar Kota Baru, Ternate Tengah, dinilai tidak mengantongi izin. Ini membuat Disperindag dan PUPR saling lempar tanggung jawab.
ADVERTISEMENT
Plt Kepala Disperindag Ternate Muhlis S. Jumadil mengatakan, izin pembangunan lapak di Pasar Kota Baru adalah tanggung jawab Dinas PUPR.
"Bukan di Disperindag, tapi PUPR dan ini bukan persoalan wilayah. Tapi tanah ini milik pemerintah," ucap Muhlis, Jumat (1/7).
Ia menegaskan, selama orang yang membangun usaha di atas tanah pemerintah melalui proses, maka itu tidak jadi persoalan.
"Karena ini juga untuk menambah PAD. Tapi proses bangun lapak ini yang punya izin dari tata ruang (PUPR)," katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Ternate Musli Mohammad mengatakan, instansinya hanya mengurus peruntukan ruang.
"Pemanfaatannya adalah kewenangan Disperindag. Karena memang masih berada di kawasan jasa dan perdagangan," ujarnya.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Tapi menurut Musli, tidak semua kawasan jasa dan perdagangan boleh dimanfaatkan untuk berjualan. Karena ada parkiran, RTH, taman, dan terminal.
ADVERTISEMENT
"Makanya, sejauh ini belum ada izin permohonan yang masuk. Kalau masuk, kita akan bahas dari aspek kesesuaian ruangnya," bebernya.
Di sini, sambung Musli, semua proses izin dikembalikan ke Disperindag. "Apakah teknis difungsikan untuk orang berjualan atau tidak," katanya.
Ia menjelaskan, berbicara soal izin, tidak hanya di tata ruang. Tapi ada izin usaha lainnya. "Jadi kalau tidak ada izin, berarti melanggar," ujarnya.
Karena tidak miliki izin, Dinas PUPR pun melayangkan teguran lisan hingga tertulis yang kedua. "Tembusannya ke Disperindag," ucapnya.
"Dalam surat, saya beri waktu 5 hari. Jika tidak diindahkan, kami akan libatkan Satpol PP, camat, Babinsa dan kelurahan untuk bongkar," pungkasnya.
---
Sansul Sardi
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020