Diperiksa BK soal Kasus Dugaan KDRT, Anggota DPRD Ternate Beri Klarifikasi

Konten Media Partner
4 Agustus 2022 21:22
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Badan Kehormatan meminta klarifikasi dari oknum anggota DPRD Kota Ternate berinisial RL, terkait kasus dugaan KDRT dan perselingkuhan. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Badan Kehormatan meminta klarifikasi dari oknum anggota DPRD Kota Ternate berinisial RL, terkait kasus dugaan KDRT dan perselingkuhan. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menindaklanjuti kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan oknum anggota DPRD berinsial RL.
ADVERTISEMENT
Ketua BK DPRD Ternate Makmur Gamgulu kepada wartawan, Kamis (4/8) mengatakan, RL dalam klarifikasinya membantah kronologis yang diberitakan sejumlah media.
RL, kata Makmur, mengakui bahwa dirinya sempat dicegat oleh sang istri saat mengendarai mobil di Kelurahan Tanah Tinggi
"Tapi informasi bahwa di dalam mobil ada perempuan dibantah oleh RL. Katanya hanya barang dan dirinya sendiri," ujar Makmur.
Meskipun membantah pemberitaan media, RL sendiri enggan memberi penjelasan secara detail terkait kronologis yang sebenarnya.
"Jadi RL ini mengakui ada kejadian seperti itu, tapi ada berita lain yang katanya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya," ujarnya.
Oleh karena itu, BK akan meminta keterangan dari istri RL agar berimbang. "Dari situ baru bisa disimpulkan," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan, BK akan bekerja secara profesional. Tapi di sisi lain, BK harus menjalankan mekanisme yang diatur dalam tata tertib lembaga.
Karena BK, kata Makmur, memiliki tanggung jawab moril dalam menjaga marwah dan wibawa lembaga. "Kita lakukan tindakan persuasif," katanya.
Menurutnya, KDRT bisa masuk dalam kode etik. Tapi semua dikembalikan ke istri RL. "Apakah mau selesaikan baik-baik atau lanjut ke proses hukum," ujarnya.
"Kita tidak bisa intervensi. Yang pasti jika melanggar kode etik, BK akan memberikan sanksi seberat-beratnya," tandasnya.
Sanksi kode etik terdiri dari teguran lisan, tertulis, dicopot dari pimpinan alat kelengkapan, hingga PAW. "Kami harap kasus ini tidak berbuntut panjang," pungkasnya.
---
Sansul Sardi
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020