DKP Tidore Dapat Rp 5 Miliar dari APBN untuk Membangun Pabrik Es

Ilustrasi pedagang es balok. Foto: Antara

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dapat kucuran anggaran Rp 5 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari BPBN pada tahun 2021 ini. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan pabrik es.

Hal ini disampaikan Kepala DKP Tikep Hamid Abd Latif saat dihubungi pada Sabtu (30/1). “Tahun 2021 ini akan ada pembangunan pabrik es melalui Kementerian KP, dengan anggaran Rp 5 miliar,” ujarnya.

Hamid menjelaskan, kepastian pembangunan pabrik sendiri tidak mengalami kendala. Sebab tim dari Kementerian KP telah melakukan uji petik di lokasi yang rencananya akan dibangun pabrik tersebut.

“Lokasi pembangunan sendiri berada di Pulau Maitara, tepatnya di Maitara Tengah,” ungkapnya.

Pabrik yang dibangun itu berkapasitas 20 ton. Tujuan pembangunan pabrik untuk memudahkan nelayan yang ada di Tikep mengelola hasil tangkapan.

“Pembangunan kami bangun di Maitara ini karena di lokasi pelabuhan di Soasio sudah dikelola oleh Provinsi, makanya pembangunan di Maitara ini agar mempermudah akses jika di Ternate stok es kosong, bisa diambil di Maitara,” terang Hamid.

Selain itu, melalui bantuan dari APBN yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini akan diadakan 42 unit motor tangkap ikan dengan kapasitas 2.5 gross tonnage (GT). 42 unit motor itu menelan anggaran Rp 5 miliar.

“Sementara melalui APBD sebanyak 10 unit dengan kapasitas yang sama. Untuk bantuan ini Tidore merupakan daerah yang paling tertinggi mendapat kucuran bantuan itu,” imbuh Hamid.

Ia menambahkan, verifikasi penerima bantuan tersebut akan dilakukan pada Maret nanti. Saat ini, lanjut Hamid, proposal yang diajukan oleh kelompok nelayan sebanyak 80 proposal.

“Memang proposal yang masuk banyak, tentu untuk memberikan bantuan ini kami akan lakukan verifikasi yang lebih maksimal agar bantuan tepat sasaran. Intinya, kelompok nelayan harus ada akta pendirian serta NPWP, lebih spesifik lagi harus benar-benar profesi nelayan,” kata dia.

Hamid menegaskan, bantuan yang diberikan nanti akan terus diawasi.

“Karena kebanyakan bantuan sudah kami serahkan, ada yang kedapatan motor ikan banyak diikat karena ada alihkan profesi lain. Makanya akan ada penandatanganan komitmen nanti saat distribusi, jika bantuan sudah berikan tetapi tidak dipergunakan maka kami akan mengambil langkah tegas, bisa sampai pada penarikan bantuan,” tandasnya. (KAI/TS)