Fraksi Nasdem Sayangkan Wali Kota Ternate Lebih Pentingkan Multiyears

Rapat Banggar DPRD Ternate dan TAPD terkait realokasi postur APBD. Foto: Istimewa

Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate tak dapat menyembunyikan kekecewaan terkait realokasi dan refocusing APBD 2020 dalam menghadapi penanganan COVID-19.

Pasalnya, dalam pergeseran anggaran tersebut Pemerintah Kota Ternate tetap lebih mengutamakan pengerjaan proyek multiyears ketimbang penanganan dampak COVID-19.

Hal ini terungkap saat rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (6/5).

Dalam rilis yang diterima cermat, Kamis (7/5), Ketua Fraksi Nasdem yang juga Anggota Banggar Nurlaela Syarif mengungkapkan, dalam rapat di Kantor Wali Kota kemarin tergambar skenario rasionalisasi anggaran APBD Pemkot Ternate yang mengalami penyesuaian di sejumlah pos anggaran.

Dari total APBD 2020 dengan total pendapatan Rp 1.093.762.225.600 terjadi penyesuaian sejumlah pos anggaran yaitu yang bersumber dari dana transfer ke daerah tahun 2020 sebesar Rp 73.761.260.000.

"Itu gabungan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK non fisik dan Dana Insentif Daerah," tutur Nurlaela.

Karena kondisi saat ini, sambung Nurlaela, TAPD akan melakukan penyesuaian APBD 2020 sebesar Rp 232 miliar yang harus dirasionalisasikan. Diantaranya dari belanja langsung barang dan jasa sebesar 11,78 % atau senilai Rp 31,29 miliar, belanja modal 3,39 % atau senilai Rp 7,7 miliar, pemotongan dana transfer daerah Rp 73 miliar, pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 34 miliar, dan estimasi kebutuhan penanganan COVID-19 sampai Juli 2020 senilai Rp 39 miliar.

Menurut Nurlaela, data rasionalisasi tersebut masih terdapat sejumlah ganjalan. Pasalnya, TAPD tidak secara detail melampirkan rincian penjabaran penyesuaian rasionalisasi anggaran APBD 2020.

"Tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi gambaran awal. Kami Fraksi Nasdem akan terus melakukan pengawasan ketat pada saat nanti usulan TAPD saat rasionalisasi kebutuhan dana penanggulangan COVID-19 yang sudah diestimasi senilai Rp 39 miliar," ujarnya.

Wakil rakyat dua periode ini menambahkan, ketidakseriusan Wali Kota Burhan Abdurahman tampak pada postur belanja modal dengan skenario rasionalisasi yang hanya berkisar 3,39 % atau senilai Rp 7,7 miliar.

Nurlaela bilang, berdasarkan alokasi APBD 2020, total belanja modal sebesar Rp 228.310.152.076. Dari pos belanja modal ini, sebagian besar diserap oleh program kegiatan multiyears senilai Rp 100 miliar lebih.

“Kami sangat sayangkan karena Pemkot tetap mendorong multiyears dan sejumlah belanja modal untuk dilanjutkan. Padahal dengan keterbatasan fiskal ini, kami Fraksi menekan agar untuk multiyears dilakukan rasionalisasi juga dengan langkah rescheduling pembayaran di tahun 2020, mengingat multiyears ini tahun jamak," tukasnya.

Dia mengingatkan, saat ini kebutuhan warga terdampak COVID-19 jaun lebih urgen ketimbang pembangunan proyek multiyears.

"Tidak usah takut dengan masa jabatan wali kota akan berakhir di bulan Februari 2021. Ada mekanisme rescheduling anggaran yang jadi utang nantinya. Yang terpenting saat ini prioritaskan dampak dari COVID-19," ujarnya.

"Jangan korbankan sejumlah pos anggaran misalkan THR ASN atau TPP pegawai. Dan yang terpenting kebutuhan untuk bansos yang maksimal, dampak pada pelaku UMKM, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan stimulan dana untuk kelurahan ini yang harus jadi prioritas Pemkot. Makanya kami meminta keseriusan Saudara Wali Kota agar lebih responsif dengan kondisi rakyat di saat krisis ini," tandas Nurlaela.

---

Ika Fuji Rahayu