KPK Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Haornas di Ternate

Kajari Ternate Pendi Sijabat. Foto: Samsul Hi Laijou/cermat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah melakukan supervisi terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi di Maluku Utara.

Salah satunya dugaan tindak pidana korupsi anggaran kegiatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018 di Kota Ternate.

Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Pendi Sijabat kepada cermat mengatakan, dalam kasus tersebut pihaknya telah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke KPK.

“Kasus se-Maluku Utara telah disupervisi, termasuk kasus dugaan korupsi kegiatan Haornas, karena pada saat menerbitkan SPDP kita selalu kirim ke KPK,” jelas Pendi di ruang kerjanya, Senin (21/6).

Menurut Pendi, perkembangan kasus ini ikut dipantau KPK.

“Kalau sudah penyidikan itu pasti sudah disupervisi,” akunya.

Kasus anggaran Haornas sendiri telah naik status ke tahap penyidikan. Hanya saja, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman belum dimintai keterangan.

“Kalau di Ternate tinggal Pak Wali yang akan dimintai keterangan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate pada waktu itu,” katanya.

Pendi bilang, setelah melakukan permintaan keterangan terhadap orang nomor satu di Pemkot Ternate, penyidik tindak pidana khusus ini bakal mengumpulkan sejumlah barang bukti.

“Kita masih mengumpulkan bukti untuk potensi kerugian negara. Kita masih mengacu pada sumber LHP BPK terhadap keuangan Pemerintah Kota Ternate, tetapi belum dari fakta penyidikan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, kegiatan Haornas tahun 2018 dianggarkan menggunakan APBD Kota Ternate senilai Rp 2,8 miliar dan APBN senilai Rp 2,5 miliar.