Mendagri Beri Peringatan ke Sejumlah Kepala Daerah di Maluku Utara

Mendagri Tito Karnavian, saat memberikan masker ke Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba. Foto: Rajif Duchlun/cermat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, pada kunjungannya ke Maluku Utara, Kamis (9/7), memberi peringatan ke sejumlah kepala daerah terkait kesiapan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang digelar di Royal Resto ini, Tito menjelaskan terkait sejumlah daerah yang belum menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke pihak penyelenggara Pilkada.

Tito sempat memberikan pujian ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan karena sebagai salah satu daerah yang sudah 100 persen memenuhi NPHD ke KPU dan Bawaslu.

“Begitu saya lihat data di Maluku Utara, saya justru terus terang prihatin. Maluku Utara ini merahnya paling banyak, yang 100 persen itu hanya satu untuk KPU/Bawaslu, yaitu Tidore Kepulauan. Kemudian yang lain-lain (kabupaten/kota) ini, mungkin datanya agak beda, nanti dikoreksi, yang lain-lain ini ngeri saya lihatnya,” ucap Tito.

Tito bilang, dari sekian daerah di Maluku Utara yang bakal menggelar Pilkada serentak, Taliabu tergolong daerah yang paling disorotinya. Karena setahunya baru 16 persen NPHD yang dipenuhi Pemerintah Kabupaten Taliabu.

“Kabupaten Taliabu itu 16,5 persen. Apa 20 persen, 30 persen (sambil bertanya ke Sekretaris Daerah Taliabu)? miskin kali Pak. Saya lihat data Bapak. Saya juga bekerja keras Pak, bukan dari daerah saja,” jelasnya, sambil meminta untuk nanti disampaikan ke Bupati Taliabu yang tidak sempat hadir agar prioritaskan dulu agenda nasional.

Selain itu, ia juga menyinggung kepala daerah lainnya, yakni Bupati Halmahera Barat, Danny Missy yang juga tidak terlihat di lokasi.

“Halbar dalam catatan kami baru mendapat 30 persen. Kenapa nggak 100? Belum tahu jawabannya (bertanya ke Sekretaris Daerah Halbar)? Ada 100 miliar (saldo keuangan daerah). Kalau berikan ke KPU/Bawaslu dan aparat keamanan dan belanja pegawainya, maka masih ada sisa 45 miliar,” ungkapnya.

“Tolong nanti disampaikan ke bupatinya. Telepon langsung bupati yang ngga hadir, kalau tidak kita yang panggil mereka ke Jakarta, kalau sudah dipanggil, saya gunakan kewenangan saya, itu Mendagri punya kewenangan memberhentikan kepala daerah,” tegas Tito.

Seperti diketahui, dalam pertemuan ini, terlihat sejumlah kepala daerah dan para pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, juga pihak kepolisian dan TNI. Tampak juga Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, yang ikut mendampingi Tito saat memberikan penyampaian di hadapan peserta rapat koordinasi.