Nasib UMKM Terdampak Pandemi di Ternate

Burhanudin Syamsi Rope, Manajer Dekranasda Tara No Ate. Foto: Faris Bobero/cermat

Pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak pada kehidupan warga di Ternate, Maluku Utara. Begitu juga yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pemerintah pusat, maupun daerah bahkan terlihat mengambil kebijakan--berbagai bantuan dari sembako, hingga uang tunai diberikan untuk UMKM dan UKM.

Namun, yang terjadi di lapangan, tidak sedikit warga dan UMKM yang mempertanyakan transparansi pembagian bansos maupun database yang dibuat oleh pemerintah dareah tentang jumlah UMKM. Sebab, ada juga UMKM yang tidak dapat menerima bantuan tersebut.

Di beberapa daerah, diduga bansos dipotong untuk warga terdampak pandemi.

Nurllela Syarif, Komisi III DPRD Kota Ternate ketika dihubungi cermat, Jumat (6/8), mengatakan pemerintah pusat menyediakan instrumen untuk membantu pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 yang dikenal dengan BLT. Namun, realitas di lapangan, banyak yang mempertanyakan bantuan tersebut.

“Berdasarkan realitas hampir sebagian besar pelaku usaha itu mempertanyakan soal database dan pola pemerintah daerah soal bantuan-bantuan tersebut di masyarakat," ungkap Nurlela.

Menurut dia, instansi terkait masih sangat lemah dari aspek database, sehingga 20 ribu sekian data UKM yang terkonfirmasi bantuan itu sebagian besarnya tidak mendapatkan bantuan secara proporsional.

Selain itu, katanya, pelaku usaha juga banyak mengelukan soal kebijakan perpajakan. Sebab, kebijakan tersebut sangat memengaruhi bagi pelaku usahanya yang omzetnya menurun. Mereka yang usahanya kecil tetap diwajibkan membayar pajak.

“Akhirnya mereka harus tetap membayar dengan sejumlah regulasi, aturan-aturan pajak maupun retribusi, itu sangat memberatkan pelaku usaha,” ungkapnya.

Ia bilang, memang ada akses kredit di perbankan untuk membantu pelaku usaha. Namun, rata-rata terkendala dengan kondisi persyaratan usaha.

Katanya, saat ini, ada beberapa event di Maluku Utara, seperti STQ di Sofifi hingga Sail Tidore. Pada event tersebut, Nela berharap, produk UMKM dipasarkan pada gelaran tersebut.

“Kami berharap pemerintah membuka ruang dan memberdayakan pelaku usaha lokal, seperti batik, tenun, bingkisan kuliner, ada sirup buah pala, dan sirup lokal lainnya. Ini harus dimaksimalkan dengan paguyuban-paguyuban yang membidangi UMKM, supaya rekomendasi pemerataan pelaku usaha ini bisa merata,” ujarnya.

Jatuh Bangun Pengelola Pusat Oleh-oleh Tara No Ate

Dampak pandemi pun turut dirasakan oleh pengelola swalayan pusat oleh-oleh khas Maluku Utara di Ternate, yakni Tara No Ate. Sebelum pandemi, pada tahun 2019, pengelola Tara No Ate ini bisa mendapat Rp 7 juta penghasilan dalam sehari.

Pada tahun 2020, awal pandemi, sempat tak ada pembeli. Namun, saat pemerintah berlakukan PSBB, dan beberapa kebijakan, dapat membantu pengelola pusat oleh-oleh ini dengan cara mengambil beberapa prodak UMKM untuk tim satgas COVID-19 yang bekerja.

Pada Juli 2020, pihak Satgas masih bisa melakukan pembayaran pada pelaku usaha hingga mencapai 70 juta per bulan.

“Kalau di periode sekarang (2021) pada Juli kemarin, kita bikin pembayaran 25 juta. Jadi turun jauh berkisar 75 persen, untuk pembayaran produk,” ungkap Burhanudin Syamsi Rope, Manajer Dekranasda Tara No Ate, kepada cermat.

Tahun 2020, prodak UKM yang ada di Tra No Ate diakuinya bisa laku karena dibeli oleh tim Satgas COVID-19. Sayangnya, di tahun ini tidak lagi.

“Tahun 2020 pruduk kita masih bisa dipasarkan. Menjadi bansos. Dibeli oleh satgas COVID-19. Saya ingat. Saat itu, ada 11 titik untuk kita layani mereka makan minum. Rata-rata produknya mereka ambil dari sini sepeti kopi dan lainnya. Namun, tahun ini tidak seperti itu,” jelasnya.