Panitia Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bantah Bayar Orang, Akan Lapor Bawaslu

Markas Besar Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara di Kelurahan Mangga dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. (Foto: Rizal Syam/cermat)

Kampanye terbuka pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada Minggu (7/4) di Kota Ternate, Maluku Utara, menuai polemik.

Kiki Nurain, seorang warga Ternate yang mengaku ditugaskan oleh panitia kampanye untuk mencari massa, mengatakan sampai saat ini pihak panitia tak kunjung membayar uang yang sudah disepakati sebelumnya, yakni Rp 50 ribu per orang. Namun, tuduhan tersebut disangkal oleh pihak panitia kampanye.

Ketua Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam, yang merupakan salah satu penggagas kampanye tersebut, mengatakan kepada cermat di Mabes Aliansi di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Rabu (10/4), bahwa keterangan Kiki Nurain soal bagi-bagi duit Rp 50 ribu tidak benar.

Dia bahkan menganggap Kiki adalah pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang sengaja merusak nama baik Jokowi-Ma'ruf. Akmal menjelaskan biaya yang ada adalah menyangkut operasional, bukan biaya untuk per orang.

"Tidak ada bayar-membayar. Karena Jokowi tidak bayar-bayar," kata Akmal. "Kalau memang itu untuk mobil, untuk operasional, itu kan pasti ya."

Sementara, pernyataan Kiki yang mengaku ditugaskan untuk mencari massa juga dibantah Akmal. Akmal menegaskan bahwa Kiki bukan koordinator dari Aliansi Anak Negeri.

"Kalau ditugaskan untuk koordinasi massa tidak. Kami sudah tanya ke teman-teman, apa betul ibu ini koordinator, mereka bilang tidak. Karena di lapangan ini ada orang penggalangan (massa)," kata Akmal.

Menurut Akmal, Aliansi Anak Negeri selalu memilah siapa yang akan menjadi koordinator massa. Seorang koordinator, kata dia, harus bertanggung jawab dan tidak akan merusak citra Jokowi. Sedangkan dugaan bahwa Kiki adalah pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Akmal mengaku berani memastikannnya.

"Itulah yang saya bilang tadi, bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka ke Pak Jokowi. Mereka itu tim 02 dan kita sudah melihat profilnya (Kiki Nuraini), dia pihak pendukung 02," ujar Akmal sembari menunjukkan potret Kiki yang tengah mengacungkan dua jari.

"Kalau dia membuat opini begitu berarti dia bukan koordinator. Siapapun yang menjelekkan Jokowi, dia (pendukung) 02," tegasnya.

Akmal mengaku tuduhan tersebut membuat pihak Aliansi Anak Negeri merasa dirugikan. Sehingga, dia bakal melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik.

"Kalau dia menjelekkan nama begini kita bisa tuntut terkait pencemaran nama baik. Karena sudah menyangkut citra lembaga dan pemimpin negara," pungkas Akmal.

Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate, Sulfi Majid, kepada cermat mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Sulfi menegaskan Bawaslu selalu melakukan fungsi pengawasan, termasuk pada saat kampanye. Namun hari itu Bawaslu tak menemukan pelanggaran terkait mobilisasi massa dengan iming-iming uang.

"Kami belum menerima laporan terkait hal ini. Namun kalau memang ini sebagai informasi awal, kami akan menindak-lanjuti. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut," ucap Sulfi.

Sementara, pantauan cermat pada postingan Kiki di laman media sosial Facebook-nya, anggaran yang dijanjikan pihak panitia ke peserta kampanye terbuka yang digelar di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate pada Minggu (7/4), itu diduga sudah dicairkan.

---

Rizal Syam