news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Paripurna LKPJ Morotai Ricuh, Wakil Rakyat Nyaris Adu Jotos

Konten Media Partner
10 Juli 2021 12:50 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tangkapan layar video seorang anggota DPRD yang membalikan meja saat rapat paripurna LKPJ sedang berlangsung.
zoom-in-whitePerbesar
Tangkapan layar video seorang anggota DPRD yang membalikan meja saat rapat paripurna LKPJ sedang berlangsung.
ADVERTISEMENT
Susana rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Pulau Morotai, Maluku Utara, Jumat (9/7) malam tiba-tiba ricuh.
ADVERTISEMENT
Ricuhnya penyampaian LKPJ ini tak lepas dari aksi saling protes antaranggota DPRD yang terjadi dalam rapat.
Amatan wartawan, paripurna LKPJ dimulai sekira pukul 21.15 WIT. Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane, yang memimpin langsung rapat tersebut.
"Rapat paripurna ini menindaklanjuti rapat paripurna yang telah diskorsing (sebelumnya), oleh karena itu skorsing pada malam hari ini kami cabut," ucap Rusminto.
Usai dibuka, Anggota Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN), Fadli Djaguna, langsung menyampaikan interupsi. Fadli kembali mempersoalkan proses pelaksanaan paripurna yang menyalahi aturan.
“Paripurna ini terkesan dipaksakan oleh teman-teman DPRD, karena paripurna dilaksanakan jam 8 malam, jam setengah 6 sore baru undangannya disebarkan. Bayangkan,” ujarnya.
Menurut Fadli, DPRD adalah lembaga negara, bukan organisasi abal-abal.
ADVERTISEMENT
"Ini organisasi negara dan mininal kita harus tahu dan paham benar prosedurnya," tegas Ketua Partai Amanat Nasional Pulau Morotai itu.
Fadli menegaskan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD tidak pernah mengagendakan pembahasan LPKJ sebelumnya.
"Saya mau tanya kapan diagendakan? Masak jam setengah 6 undangan baru masuk dan paripurna dilaksanakan mendadak. Ini ada apa?" katanya mempertanyakan.
Interupsi disusul oleh Ketua Fraksi GAN, Ruslan Ahmad. Ruslan mengatakan, APBD Perubahan 2020 tidak dibahas DPRD.
"Maka hari ini LKPJ apa yang Anda maksudkan harus disahkan oleh DPRD hari ini?" ujarnya.
Ruslan juga menyentil pertanggungjawaban dana penanganan COVID-19 Rp 58,5 miliar. Ia menilai Bupati Morotai tidak menghormati lembaga DPRD.
"Pimpinan, bahwa perbuatan Bupati melecehkan lembaga ini. Saya mau bilang bahwa perbuatan Bupati itu mencabik-cabik lembaga ini. Lembaga ini adalah lembaga negara," tegasnya dengan nada keras.
ADVERTISEMENT
Protes lain yang diungkapkan adalah DPRD tak pernah mendapat rincian penggunaan APBD dan penggunaan anggaran pinjaman sebesar Rp 200 miliar. Pasalnya, semua realisasi anggaran menggunakan peraturan bupati dan tak melibatkan persetujuan DPRD.
Ruslan terlihat naik pitam dan langsung membalik meja yang ada di hadapannya. Sembari berteriak agar paripurna ditutup, ia berjalan ke arah Ketua DPRD. Anggota Satpol PP langsung bergerak cepat mencegahnya.
"DPRD tidak bahas APBD lalu bagaimana harus LKPJ diparipurnakan, apa yang mau disahkan? Maksudnya apa?" cetusnya.
Kericuhan ini berlangsung kurang lebih 15 menit. Setidaknya ada tiga meja di ruang paripurna yang terbalik.
Fadli Djaguna dan Ruslan Ahmad juga sempat adu mulut dengan Ketua Fraksi Golkar, Machmud Kiat. Ketiganya juga nyarus adu jotos.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Daerah Morotai, Andrias Thomas, yang hadir mewakili pemda juga tampak mengamankan diri di balik meja.
Melihat kondisi yang tak juga kondusif, Ketua DPRD akhirnya memutuskan kembali melakukan skorsing paripurna tersebut. Meski di sisi lain, Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem meminta paripurna tetap dilanjutkan.
"Dengan tidak mengurangi rasa hormat, rapat malam hari ini kami skorsing,” tandas Rusminto. (Irjan/TS)