Pasar di Halmahera Selatan Sepi Pembeli, Pedagang Mengadu ke DPRD

Hearing antara pedagang dengan DPRD Halmahera Selatan. Foto: Safri Noh/cermat

Pedagang Pasar Rakyat Tuwokona di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengeluhkan sepinya pembeli di pasar tersebut. Kondisi ini membuat para pedagang mengalami kerugian dan mendatangi DPRD untuk berkeluh kesah.

Dalam hearing dengan DPRD, Selasa (2/3), pedagang mengungkapkan Pasar Tuwokona sepi pengunjung lantaran jaraknya yang jauh dengan pusat Kota Labuha. Warga dari seputaran kota yang hendak ke pasar harus membayar biaya transportasi yang terbilang mahal, mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per trayek. Alhasil, warga jarang berbelanja jauh-jauh ke Tuwokona.

Koordinator Pedagang Pasar SCBD Tuwokona, Santi Yallo juga menyesalkan sikap instansi terkait yang membiarkan segelintir pedagang berjualan di lokasi yang telah dilarang pemerintah. Hal ini menyebabkan warga lebih memilih berbelanja di lokasi-lokasi tersebut ketimbang datang ke Pasar Tuwokona.

"Kami hanya meminta agar instansi terkait komitmen, mulai dari menyediakan transportasi murah bagi pengunjung maupun pedagang, memberikan kepastian para pedagang bahwa tidak ada lagi pasar liar," tegas Santi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Safri Talib menilai instansi terkait tidak serius dan berkomitmen memajukan perekonomian di Kabupaten Halsel. Sebab menurutnya, masalah pasar bukan hal yang baru.

“Masalah ini sudah berulang-ulang terjadi, tapi anehnya dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada solusi konkrit bagi pedagang agar merasa nyaman berjualan di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Instansi terkait harus tegas jika ingin masalah ini selesai. Jika tidak ada ketegasan maka masalah ini tidak akan selesai," tegas Safri.

DPRD juga mempertanyakan efektivitas subsidi tarif angkutan yang diberikan pemerintah daerah.

"Bagaimana orang mau berbelanja di Pasar SCBD, kalau angkutannya lebih mahal dari kebutuhan yang dibeli," kata Rustam Ode Nuru, Ketua Fraksi Golkar.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi II Gufran Mahmud ini menyimpulkan bahwa pasar yang berada di kawasan SCBD Tuwokona harus difungsikan normal. Karena itu instansi terkait yang memiliki fungsi dan tanggung jawab wajib berperan aktif dan tegas, mulai dari menyediakan transportasi murah, menyediakan tempat yang layak untuk pedagang, dan sarana pendukung lainnya untuk kenyamanan pedagang.