Pemkot Ternate Dinilai Abaikan UMKM

Pemerintah diminta fokus kembangkan UMKM

Ilustrasi Indomaret. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Rencana masuknya perusahaan mini market Indomaret di Ternate dihadapkan dengan sejumlah penolakan. Salah satunya datang dari Fraksi NasDem di DPRD Ternate. Indomaret dinilai membawa dampak buruk bagi kehidupan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dengan masuknya Indomaret di Kota Ternate melalui forum ini kami sampaikan bahwa fraksi NasDem menolak secara tegas karena sangat merugikan UMKM yang ada di Kota Ternate,” ucap Rusdi A.IM, anggota Fraksi NasDem saat Paripuran dengan agenda penyampaian pandangan fraks terhadap nota keuangan APBD Perubahan 2020, Senin (5/10).

Pemkot, lanjut Rusdi, seharusnya lebih fokus dan intens terhadap pengembangan UMKM, mengingat di masa pandemi COVID-19 para pelaku UMKM di Ternate juga ikut merasakan dampaknya, mulai dari penurunan produksi hingga berkurangnya penghasilan.

“Apalagi menurut pantauan kami di lapangan, banyaknya UMKM yang terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya,” ucapnya.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan ke pusat oleh-oleh Taranoate, Ketua Fraksi NasDem Nurlaela Syarif mengungkapkan setidaknya pada Juli lalu kerugian yang menghantam UMKM di Ternate mencapai Rp 500 juta.

Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga mempertanyakan sejauh mana kewajiban yang telah dilakukan oleh Alfamidi yang pada akhir tahun hingga awal 2020 lalu mulai melakukan ekspansi di Ternate.

"Apakah sudah memenuhi kewajibannya? bagaimana dengan sistem rekruitmen tenaga kerja, apakah lebih banyak tenaga kerja lokal?" tuturnya.

Di lain sisi, Pemerintah Kota Ternate ternyata telah memproses izin Indomaret guna membuka gerainya di kota ini. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Jusuf Sunya, Pemkot sedang memproses lima izin untuk Indomaret.

Ketika ditanya menyangkut kajian bisnis serta keuntungan apa yang akan dirasakan oleh masyarakat Ternate dengan hadirnya Indomaret, Jusuf mengaku Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) masih dalam proses pengkajian.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat menjawab pandangan fraksi terkait nota keuangan APBD Perubahan 2020 mengatakan, masuknya perusahaan tersebut merupakan bagian dari dinamika perkembangan dan kemajuan Kota Ternate sebagai kota jasa.

“Sekaligus dalam upaya menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, tentunya pemerintah akan memproteksi dengan berbagai persyaratan yang ketat melalui perjanjian,” kata Burhan.

Persyaratan yang dimaksud adalah kewajiban mengakomodir mayoritas tenaga kerja lokal, memasarkan produk-produk komoditas lokal, melakukan kerja sama dengan UMKM dan IKM setempat, termasuk pendidikan dan pelatihan wirausaha.

“Selain itu, pemerintah telah mengatur titik yang tidak hanya berada di pusat kota tapi juga dengan mengutamakan kawasan pinggiran kota sehingga menjadi penggerak sentra ekonomi baru sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi,” tandasnya.