News
·
23 Februari 2021 19:15

Penjelasan BMKG soal Pelayaran Ternate–Hiri Tak Ada Imbauan Prakiraan Cuaca

Konten ini diproduksi oleh Cermat
Penjelasan BMKG soal Pelayaran Ternate–Hiri Tak Ada Imbauan Prakiraan Cuaca (275012)
Pelabuhan Ternate-Hiri saat diterjang ombak tinggi. Foto: Istimewa
Pelayaran Ternate-Hiri hingga saat ini belum pernah masuk dalam imbauan prakiraan cuaca, khususnya terkait dengan gelombang tinggi oleh pihak BMKG.
ADVERTISEMENT
Padahal, gelombang di selat antara Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat dan Pulau Hiri itu tergolong tinggi.
“Biasanya sekitar lima sampai enam meter (gelombang),” ungkap Junaidi Dahlan, warga Kelurahan Dorari Isa, Pulau Hiri, Selasa (23/2).
Imbauan BMKG terkait Panduan Tinggi Gelombang di perairan Maluku Utara, terutama rute pelayaran kecamatan terluar Ternate, yang dirilis pada Sabtu 20 Februari 2021, hanya Moti dan Batang Dua. Tak ada Ternate–Hiri.
Menanggapi itu, Bagian Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Baabullah Ternate, Setyawan, kepada waratwan, mengaku tidak semua jalur penyeberangan laut dimasukan.
Alasannya karena ada kriteria dari jenis kapal yang aktif atau tercatat resmi melakukan pelayaran. “Biasanya ferry,” katan Setyawan, sembari menambahkan, termasuk status pelabuhan serta pelayanan resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.
ADVERTISEMENT
Dengan demikian, menurut dia, dari data yang dirilis BMKG berupa imbauan tersebut sudah mewakili kondisi jalur penyeberangan laut yang ada.
Wartawan kemudian mengirim dua buah foto dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, saat meninjau dampak abrasi pasca gelombang tinggi yang menghantam wilayah pesisir di sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu.
Tampak pada foto tersebut, tim dari BPBD meninjau areal Pelabuhan Sulamadaha yang dilabuhi motor kayu dari Pulau Hiri. Terlihat gelombang pantai menghempas deras batas pelabuhan.
Melihat foto itu, Setyawan bilang, pihaknya akan teruskan ke Syahbandar (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) tentang perihal tersebut.
“Tapi kalau ada masukan dari masyarakat, tokoh, akademisi untuk perlu dibuatkan atau dimasukkan dalam sistem kami, tentu kami bisa mengakomodir. Karena prinsip BMKG, demi keselamatan, keamanan, kenyamanan,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Terkait masalah ini, ia mengaku koordinasi BMKG tentu lewat Dinas Perhubungan dan KSOP. Sedangkan beberapa alasan lain langsung ke BMKG pusat. “Tapi itu bukan prinsip yang tidak bisa dirubah. Semua bisa dikondisikan,” jelasnya.
Sebagai contoh informasi seputar perubahan iklim, secara resmi diberikan BMKG ke BPBD serta Dinas Pertanian. “Jadi kalau ada petani yang butuh pendampingan dari BMKG, kami siap sedia,” ujarnya.
Namun menurut Setyawan, sebaiknya BMKG melayani sesuai petunjuk resmi dari pemerintah.
Kendati demikian, ia mengaku BMKG kerap menemukan kinerja yang kurang maksimal dari pemerintah daerah, terutama persoalan fasilitas dan sarana-prasarana. “Jadi kami biasa kondisikan saja sesuai kriteria utama BMKG, yaitu keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Sehingga, lanjut dia, jika masyarakat Pulau Hiri butuh informasi dari BMKG dan masuk dalam sistem informasi resmi, akan dianulir. “Meski pemerintah daerah belum maksimal kelola pelabuhan tersebut,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Ia berjanji, pihaknya akan turun ke Pelabuhan Hiri untuk mengkaji secara teknis dari sudut cuaca. “Kami perlu respons dan masukan publik. Dan ini akan jadi bukti dan alasan jika ditanyakan pusat,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, ukuran motor kayu yang melayani pelayaran Ternate – Pulau Hiri sekira 10 Gross Tonage (GT). Jumlahnya 6 unit, ditambah 5 unit speedboat. Dalam sehari, normalnya 5 hingga 6 kali pelayaran. Sedangkan petugas yang berjaga di pelabuhan hanya 1 orang.
________
Nurkholis Lamaau