Pilkada Ternate: MHB-GAS Akan Akomodir Kepentingan Nelayan di Kawasan Reklamasi

MHB-GAS saat berkampanye di Kelurahan Gambesi, Kota Ternate.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh (MHB-GAS) berkomitmen akan mengakomodir kepentingan nelayan, terutama yang berdekatan dengan kawasan reklamasi.

Hasan Bay mengatakan, pemerintah Kota Ternate tidak bisa serta-merta mengeksekusi setiap agenda reklamasi yang telah dicanangkan manakala belum memenuhi persyaratan, seperti izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penataan Ruang dan Daerah (BKPRD).

“Jadi sebelum reklamasi itu dilakukan, terlebih dulu melakukan kajian AMDAL. Sebetulnya AMDAL ini sangat prinsipil, sebab reklamasi bukan hanya bicara soal faktor ekonomi dan politik semata, namun ada faktor lingkungan yang sekiranya penting untuk diperhatikan,” kata Hasan Bay, Sabtu (07/11).

Ia menjelaskan, proses AMDAL tidak akan dikeluarkan manakala izin prinsip dari BKPRD itu belum diterbitkan. Menurut dia, pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin prinsip adalah BPKRD.

“Pemprov punya kewenangan terbitkan izin AMDAL. Cuma Pemprov baru bisa melakukan itu jika BKPRD telah menerbitkan izin prinsip. Jika proses sudah dilakukan selesai, artinya reklamasi yang dilakukan sudah sesuai dengan standar AMDAL. Maka dari itulah koordinasi lintas sektoral itu sangat penting. Tujuannya untuk harmonisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak berwenang dan pihak yang berkepentingan,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan reklamasi itu bukan semata-mata urusan pemerintah. Melainkan telah menjadi urusan publik. Sehingga proses pelibatan publik dalam tahapan perencanaan itu sangat penting dilakukan. Ia menegaskan jangan hanya libatkan publik ketika sudah tahap eksekusi kebijakan.

“Kami pasangan MHB-GAS sudah komitmen akan menggunakan cara-cara yang demokratis dan humanis dalam menjalankan agenda yang kami canangkan. Jangan sampai reklamasi yang bertujuan untuk menciptakan ruang baru demi lahirkan ekonomi baru di kawasan terkait, justru yang terjadi malah melahirkan masalah,” pungkasnya.