News
·
26 September 2020 11:09

Pilwakot Tidore: Panwas Afa-Afa Ajak Warga Awasi ASN yang Berpolitik

Konten ini diproduksi oleh Cermat
Pilwakot Tidore: Panwas Afa-Afa Ajak Warga Awasi ASN yang Berpolitik (519810)
Panwas Afa-Afa, Tidore, saat melakukan sosialisasi di Masjid. Foto: Istimewa
Pemilihan Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terus diawasi ketat. Salah satunya dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwas Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara, menggelar sosialisasi dan memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup wilayah pengawasan Afa-Afa, Jumat (25/9).
ADVERTISEMENT
Kegiatan yang dipusatkan di masjid Muslimin, Lingkungan Afa-Afa Tomayou ini bertujuan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi ASN.
Menurut Panwas Kelurahan Afa-Afa Jufri Ismail, tujuan sosialisasi adalah bentuk langkah pencegahan bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis.
Hal itu dilakukan agar dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan tidak terjadi pelanggaran di masyarakat.
"Mari kita sama-sama saling mengawasi terutama kepada ASN ataupun siapa saja. Kepada masyarakat, jika temukan pelanggaran baik ASN ataupun siapa saja, segera laporkan kepada Panwas terdekat sekaligus dibuktikan dengan dokumentasi pelanggaran di lapangan," ujar Jufri.
Ia bilang, ASN dilarang menghadiri deklarasi pasangan calon atau memasang spanduk promosi kepada pasangan calon, juga dilarang mendekati partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah.
ADVERTISEMENT
"Dilarang ASN tidak menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol atau calon kepala daerah. Tidak juga melakukan foto bersama dengan calon kepala daerah," ungkapnya.
Ia mengatakan, ASN tidak boleh mengadakan kegiatan yang ada unsur keperpihakan, seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan pasangan calon.
Selain memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, ia juga membagikan selembaran kertas yang berisi PKPU Nomor 13 Tahun 2020, perubahan atas PKPU 19 Perubahan KPKU 6 dan Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Pendemi COVID-19.
"Dalam aturan tersebut pasal 88C, partai politik atau gabungan partai politi, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan, pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar/donor darah, penringtan hari ulang tahun partai politik," jelasnya.
ADVERTISEMENT
"Pasal 88E, partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang mengintruksikan anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung," sambungnya.
Jufri berharap, pemilhan kepala daerah pada 9 Desember nanti, agar masyakarat dapat menyalurkan hak pilih sebagai warga negara dan tidak ada politik uang atau ikut menyebarkan informasi hoaks.