News
·
25 September 2020 13:08

Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak

Konten ini diproduksi oleh Cermat
Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak (320816)
Para ibu saat penandatanganan Pakta integritas dalam acara Pencanangan Pulau Maitara bebas Pornografi anak. Foto: Humas Prov Malut
Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara telah dicanangkan sebagai salah satu Pulau di Maluku Utara yang terbebas pornografi anak.
ADVERTISEMENT
Pelaksanaan kegiatan pencanangan Pulau Maitara bebas Pornografi anak itu, diselenggarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pemberdayaan perempuaan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada kamis (24/9) kemerin.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi anak serta memberikan perlindungan bagi tumbuh kembang anak.
Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak (320817)
"Maitara Island" tampak di pinggir pantai Pulau Maitara, tepatnya di lokasi wisata. Foto: Rajif Duchlun/cerma
Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut Musrifah Alhadar menyampaikan, Penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan UNICEF Tahun 2014 menunjukan sebagian besar anak dan remaja, baik dipedesaan dan perkotaan telah terpapar dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar.
Menurutnya, Penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-situs semacam itu tersedia sangat banyak dalam dunia maya.
Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak (320818)
Penghargaan yang diberikan dalam cara pencangan Pulau Maitara bebas pornografi anak. Foto: Humas Prov Malut.
Hal ini terlihat dari masuknya situs-situs porno diserach engine sebagai ‘Top 10 Website’ yang paling banyak dikunjungi. Dengan Melihat jumlah pengakses situs-situs porno di internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari, maka perlu diwaspadai dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal si pengguna termasuk dampaknya pada anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai objek pornografi.
ADVERTISEMENT
"Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ada penanganan serius oleh pemerintah maupun dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dan juga dari masyarakat yang berada dalam suatu wilayah di mana anak itu berada,". ungkap Musrifah.
Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak (320819)
Penghargaan diberikan saat pencangan Pulau Maitara bebas pornografi anak. Foto: Humas Prov Malut.
Untuk itu, Katanga, keinginan yang suci ini dimulai dari Pulau kecil bernama Pulau Maitara, yang lebih familiar dikenal dengan ‘Pulau (dalam sketsa) Uang Seribu’ adalah salah satu Pulau yang ada di Kota Tidore Kepulaun, yang berada di antara Pulau Tidore dan Ternate. Di Pulau tersebut, terdapat 4 Desa yakni, Desa Maitara, Desa Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah, dan Desa Maitara Utara.
Pelaksanaan kegiatan dikemas dengan mengusung konsep “Seribu Mimpi Maitara (SerbuMMI) Untuk Anak Maluku Utara, dengan harapan agar mimpi-mimpi anak-anak Maluku Utara akan dimulai dari Pulau Uang Seribu ini.
Pulau Maitara Tidore, dicanangkan Bebas dari Pornografi Anak (320820)
Pemberitan alat dapur untuk ibu-ibu IKM dalam acara pencangan Pulau Maitara bebas pornografi anak. Foto: Humas Prov Malut.
“Dengan Kunjungan Ibu Menteri Bintang Puspayogo ke Pulau kecil ini, yang akan memberikan inspirasi tersendiri dan semangat untuk Pemerintah dan masyarakat Maluku utara untuk berkomitment dalam memenuhi kepentingan terbaik anak,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sambutan Gubernur Malut yang dibacakan oleh Staf Ahli Idham Umasangaji menyampaikan, Malut dengan jumlah anak kurang lebih sebanyak 461.621 pada Tahun lalu, 37.402 ancak tersebut berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara ini.
Dari data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara.
“Dengan kondisi tersebut, kami sangat mendukung Pencanangan Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi dan berharap menjadi pilot project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan Perlindungan Anak khususnya dari bahaya Pornografi serta berharap kepada Aparatur Desa dan semua elemen masyarakat berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak,” katanya.
Ia bilang, mewujudkan pulau bebas Pornografi bukan berarti semua menolak pekembangan informasi khususnya melalui internet, namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan anak itu sendiri untuk berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan Pornografi.
ADVERTISEMENT
"Untuk itu kami mengajak semua pihak mulai dari orangtua, guru, hingga pemerintah daerah untuk turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman pornografi dengan bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi ke depan," ujarnya.
Ia berharap, atas nama Pemerintah Malut, ada peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak, maka akan semakin menunjang terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
Sambutan Menteri PPPA yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak Nahar SH menyampaikan, sumberdaya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumberdaya manusianya. Menurutnya, tidak ada negara maju tanpa sumberdaya manusia yang berkualitas. Investasi yang terbesar di Indonesia berada di tangan 30,1% atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil Sensus BPS tahun 2018.
ADVERTISEMENT
"Dari angka tersebut pentingnya kita memenuhi hak-hak anak," ucapnya. Selain itu, Nahar juga menjelaskan di Malut saat ini telah dicanangkan delapan Desa Bebas Pornografi. Untuk itu dirinya berharap, kedepan semakin banyak lagi desa/kelurahan di Malut yang memberikan komitmenya dalam mencegah pornografi anak," pintahnya.
"Harap diperhatikan, kegiatan ini jangan hanya sebatas serimonial saja tetapi benar-benar disertai dengan langkah konkrit. Untuk itu peningkatan kapasitas perangkat di empat desa sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Saat ini, katanya, kementerian PPPA telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah diturunkan ke dalam berbagai undang-undang yang salah satunya undang-undang perlindungan anak.
Kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga dirangkaikan dengan pembacaan komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi, Penandatangan Pakta Integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Malut, Pengukuhan Bunda Forum Anak Malut kepada Ibu Hj Faoniah Jauhar Kasuba disertai dengan penyerahan Cendramata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan ikan fufu) hasil produk lokal.
ADVERTISEMENT
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim beserta Wakil Wali Kota Muhammad Senen, Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, Forkopimda Malut/Kota Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh masyarakat setempat.