Ratusan Guru di Morotai Belum Sertifikasi

Ilustrasi guru. Foto: Thinkstock

Ratusan guru yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara belum berkesempatan ikut sertifikasi hingga kini. Selain minimnya kuota, kondisi pandemi juga membuat sertifikasi guru berstatus PNS ini makin lamban.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai F. Revi Dara mengatakan, ada 667 guru PNS TK, SD dan SMP di Morotai.

"Namun dari jumlah itu yang sudah tersertifikasi 255 orang, sisanya 412 orang yang belum tersertifikasi,” tuturnya, Jumat (11/9).

Menurut Revi, Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan mengusulkan agar para guru bisa mengikuti sertifikasi. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lah yang punya kewenangan mengeluarkan kuota.

“Jadi untuk miliki sertifikasi maka setiap guru harus mengikuti proses tes lewat online. Kalau mereka lulus baru mereka bisa mengikuti ujian sertifikasi. Jadi kadang setiap tahun itu mereka buka kuota dari Kementerian untuk sertifikasi guru, karena tahun lalu itu ada kuota tes 15 orang dan beberapa guru yang sudah lulus,” terangnya.

Setelah mereka lulus sertifikasi, Kemendikbud akan menempatkan para guru di daerah yang berbeda untuk mengikuti magang, misalnya Makassar. Magang dilakukan selama 3 bulan, ada pula yang sampai 6 bulan.

”Untuk mendapatkan sertifikasi guru maka persyaratan yang pertama itu harus S1, dan setelah itu baru dilihat angka passing grade. Intinya, kalau ada surat dari Kementerian terkait dengan kuota tes sertifikasi maka kami langsung upload pemberitahuan ke sekolah-sekolah yang di Morotai,” jelasnya.

“Sebelum Covid-19 saya sudah menghadap ke Sekretaris Dirjen dan beliau ingin semua guru harus memiliki sertifikasi, dan kami langsung mengundang beliau ke Morotai. Hanya saja karena Covid-19 sehingga beliau tidak jadi datang,” pungkas Revi.