Reklamasi Jadi Tantangan KPM Ternate Hadapi Abrasi

Tumbuhan mangrove yang ditanam Komunitas Peduli Mangrov Ternate di pesisir pantai Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Ternate, Maluku Utara. Foto: Olis/cermat

Dalam 3 dekade, Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat, sekitar 40 persen luas hutan mangrove Indonesia hilang. Sadar akan pentingnya keberadaan hutan mangrove, maka banyak upaya rehabilitasi yang dilakukan untuk menghijaukan wilayah pesisir.

Salah satunya datang dari Komunitas Peduli Mangrove (KPM) Ternate. Komunitas yang dibentuk sekitar tahun 2015 ini, beranggotakan 25 orang. Mereka terdiri dari pemuda dan para aktivis lingkungan di Kota Ternate.

Tumbuhan mangrove yang ditanam Komunitas Peduli Mangrov Ternate di pesisir pantai Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Ternate, Maluku Utara. Nampak terdapat Sekolah Dasar Negeri 66 Kota Ternate. Foto: Olis/cermat

Ketua Komunitas Peduli Mangrove Kota Ternate, Muhammad Bakri Fahmi Kapita, kepada cermat di Ternate, Rabu (13/8/2019), mengatakan, komunitas ini hadir atas kesadaran dalam mencermati gejala alam yang terjadi. "Salah satunya abrasi pantai," katanya.

Menurut dia, penyebab dari abrasi ini adalah gaya pembangunan yang masih mengandalkan reklamasi. "Saya tidak bicara dalam skop kecamatan secara lebih luas, tapi untuk di Kelurahan Rua sini, dampak dari reklamasi sangat terasa," katanya.

Apalagi, kata dia, saat musim angin selatan, pukulan ombak bahkan mendekati bibir pantai. Maka, solusi alternatifnya adalah menanam mangrove. "Tentu jika kebijakan pembangunan bergeser ke laut, solusinya reklamasi. Tapi itu ada dampaknya," kata Bakri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate, Edy Hatari, dalam Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim, atas kerjasama antara Lembaga Pers Dr Soetomo dan Kadubes Norwegia di Hotel Amara Ternate, mengatakan, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, harus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan aksi.

"Sehingga, minimal dapat memperlambat laju pemanasan global. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah penanaman pohon. Karena kemampuan pohon dapat menyerap CO2," ujar Edy.

Sejauh ini, kata dia, sudah ada beberapa progam yang telah dilakukan. Hanya saja, di Kota Ternate sendiri, koordinasi lintas sektoral untuk keselarasan program sedikit sulit. Karena hal paling utama untuk dilakukan pemerintah adalah adaptasi.

"Misalnya, beradaptasi terhadap karakter kebijakan dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kapasitas pihak terkait dalam bentuk informasi dan sosialisasi," jelasnya.

Menurut Edy, dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah wajib membuat kebijakan dan rekulasi perencanaan, penganggaran biaya, serta koordinasi pelaksanaan di daerah. "Ini yang perlu dibangun lintas SKPD demi kemaslahatan bersama," katanya.

---

Olis