Sikap Camat di Ternate soal Lurah Malas Ikut Rapat di DPRD

Suasana rapat paripurna pengesahan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 dan APBD Induk 2023 di DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Dok: Humas Pemkot Ternate

Pemerintah Kecamatan Ternate Utara, memastikan para lurah di 17 kelurahan tak malas lagi mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Ternate, Maluku Utara.

"Kalau tidak hadir, silakan bagian pemerintahan beri sanksi tegas," ucap Camat Ternate Utara, Marus Ishak, kepada cermat pada Minggu (21/8).

Rencananya, bagian pemerintahan akan menggelar rapat bersama para camat. "Nanti saya akan klasifikasi semua supaya jelas," pungkasnya.

Camat Ternate Barat Hamid Muhammad memberi respons positif, atas sikap yang akan diambil bagian pemerintahan terhadap para lurah.

"Saya juga mau panggil (lurah) untuk rapat dan beri penegasan. Karena ini sudah berulang kali disampaikan, tapi tidak diindahkan," ujarnya.

Sementara, Camat Ternate Pulau Riyandi Nasir mengaku akan lebih mengoptimalkan kehadiran para lurah untuk menghadiri rapat paripurna di DPRD.

"Di wilayah saya, sejak Juli sampai Agustus agenda di setiap kelurahan sangat banyak. Jadi mungkin para lurah ini sibuk urus agenda," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pengesahan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 dan APBD Induk 2023 di DPRD pada Senin (15/8), banyak lurah tak hadir.

Pantauan cermat, dari 70 kursi yang disiapkan untuk lurah, hanya 30 kursi yang terisi. Sisanya sebanyak 40 kursi entah ke mana.

Ini membuat Pelaksana harian Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Ternate, Sari Nurnita, geram.

"Sudah berulang kali para lurah ini malas ikut rapat paripurna di DPRD, dan ini sesuai kenyataan di lapangan," kesal Sari usai mengikuti rapat.

Sari bilang, pihaknya akan menggelar rapat secara khusus dengan para camat se Kota Ternate, untuk membahas persoalan tersebut.

"Melalui rapat, kami akan keluarkan sanksi peringatan. BKPSDMD juga setuju. Karena para lurah ini tidak pernah sampaikan keterangan izin," katanya.

---

Sansul Sardi