Video: TTP Dipangkas, Ribuan ASN Tidore Aksi Mogok Kerja

Video di atas menunjukkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRD, Senin (12/10). Aksi ini dilatarbelakangi protes ASN setelah mendapat informasi anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS dalam APBD 2021 dipangkas.

Pantauan dilapangan, para ASN awalnya berdemonstrasi di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sebelum bergeser ke kantor DPRD. Aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersebut macet total.

ASN Tidore Baru Pertama Mendapat TTP di Tahun 2021 Nanti

Dalam aksi itu, massa menuntut anggaran TTP yang sebelumnya dirancang Rp 75 miliar lalu diturunkan menjadi Rp 26 miliar dikembalikan seperti rancangan semula. Informasi penurunan ini membuat ASN mogok kerja dan memilih demo. Sekadar diketahui, 2021 nanti merupakan pertama kalinya PNS Pemkot Tikep mendapat TTP.

Ribuan ASN Tidore mogok kerja dan berdemonstrasi menuntut kenaikan anggaran TTP. Foto: Tandaseru

Saat tiba di kantor DPRD, ASN mendesak DPRD tetap menetapkan angka TTP sebesar Rp 75 miliar sesuai usulan sebelumnya. Aksi tersebut langsung mendapat respons DPRD yang memutuskan menggelar hearing melalui Badan Anggaran.

“Pokoknya harus Rp 75 miliar. TTP harga diri ASN!” teriak para ASN dalam ruang paripurna.

Di hadapan para Anggota Banggar, ASN menyatakan jika TTP hanya di angka Rp 26 miliar, tentu pendapatan yang mereka terima terbilang terlalu kecil.

“Apalagi ASN ini mempunyai istri dan anak. Setidaknya kesejahteraan ASN penting diperhatikan, jangan menzalimi seperti ini,” teriak ASN lagi.

Hearing ASN Tidore dengan DPRD berakhir buntu. Foto: Tandaseru

Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak yang didampingi Wakil Ketua I Mochtar Djumati serta Wakil Ketua II Ratna Namsa menjelaskan, usulan sebelumnya yang disampaikan DPRD memang di angka Rp 75 miliar. Namun saat pembahasan disepakati menjadi Rp 60 miliar.

“Benar diusulkan Rp 75 Miliar, namun disepakati Rp 60 miliar dengan target pendapatan kita Rp 800 miliar lebih. Namun dalam perjalanan, dana transfer kita mengalami penurunan, tentu imbas pada target pendapatan kita. Maka tentu belanja perlu dilakukan penyesuaian termasuk di dalamnya TTP, makanya Banggar dan TAPD menyepakati lagi di angka Rp 26 miliar,” paparnya.

Ahmad bilang, DPRD sangat menghargai aspirasi ASN. Namun kondisi keuangan daerah membuat mereka tak bisa berbuat banyak, apalagi mengakomodir tuntutan ASN.

Penyampaian Ketua DPC PDI Perjuangan Tikep ini mengundang reaksi ASN. Hearing itu pun berakhir buntu. Sebab Ahmad langsung menutup pertemuan sebelum ada kesepahaman dengan massa aksi.

Langkah ini membuat ASN menjadi emosi dan nyaris menghajar para wakil rakyat. Petugas keamanan terpaksa mengevakuasi seluruh Anggota DPRD keluar ruangan di bawah ancaman pemukulan ASN yang dipenuhi amarah.