Warga Fitu Palang Jalan, Desak Pemkot Ternate Selesaikan Masalah Lahan

Proses mediasi yang dilakukan pemerintah Kota Ternate melalui Kepala Kesbangpol dengan warga Fitu. Foto: Rajif Duchlun/cermat

Warga Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (25/11) menggelar aksi unjuk rasa dengan memalang jalur utama wilayah selatan Ternate.

Dalam aksi ini, warga menyoal lahan tanah yang sedang dibangun pihak Yayasan Muhammadiyah. Mereka juga tampak membakar ban bekas serta menutup akses jalan dengan palang bertuliskan "Muhammadiyah Merampas Tanah Kami".

Koordinator aksi Risno Wahid, kepada awak media mengatakan, sejak tahun 1970-an, lahan yang dimaksud itu dikelola oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.

"Tapi sebelum mereka (perusahaan) masuk itu masyarakat punya kebun sudah ada. Cuma saat itu mereka masuk dan pangkas itu orang punya kebun-kebun. Namun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa saat itu," ucap Risno.

Warga Fitu, Ternate, membakar ban bekas dan menutup akses jalan dengan palang bertuliskan "Muhammadiyah Merampas Tanah Kami". Foto: Rajif Duchlun/cermat

Ia bilang, selanjutnya karena usaha itu tidak berjalan, lahan tersebut kemudian diserahkan ke pihak Pemerintah Maluku, sekira tahun 1980-an.

"Ketika saya konfirmasi, ternyata aset itu pada 20 September 2020, aset itu dikembalikan ke Provinsi Maluku Utara. Saya tanya ke bagian aset, sejak 2004 mereka (pemerintah daerah) tidak pernah hibahkan ke Muhammadiyah," jelasnya.

"Makanya mereka heran kenapa Yayasan Muhammadiyah bisa ada pembangunan di lahan tersebut. Itu sekitar 2004. Torang (kami) pernah menyurat ke pihak yayasan tapi ditolak dengan alasan sedang ada pembangunan pendidikan dan lainnya," sambungnya.

Ia menambahkan, terkait sikap mereka dalam aksi ini hanya menginginkan kehadiran Wali Kota Ternate Haji Burhan Abdurrahman untuk melakukan mediasi dengan pihak Muhammadiyah.

Sementara itu, mewakili pemerintah Kota Ternate melalui Kepala Kesbangpol Abdullah Sadik, mengaku akan berupaya mencari tahu posisi dari lahan tanah tersebut.

"Tadi sudah disampaikan, sudah ada gambaran, tapi itu musti harus ditinjau. Nanti kita undang pertanahan kota lagi," ucap Abdullah.

"Saya sudah paham apa yang disampaikan, saya ditugaskan untuk koordinasi dengan Yayasan Muhammadiyah, nanti kita dudukan masalah ini. Saya sudah sampaikan ke Rektor UMMU juga, kita juga akan undang semua pihak yang berkaitan," pungkasnya.

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan kapan bisa menghadirkan wali kota ke tengah masa aksi. Warga sendiri terus bersikeras tidak akan membuka palang sampai wali kota mau hadir dan mendengar langsung aspirasi mereka.

Hingga berita ini ditayangkan, aksi masih terus berlangsung. Wartawan cermat juga masih berusaha menghubungi atau mengonfirmasi pihak Yayasan Muhammadiyah.