Bupati Majalengka Pertanyakan Perbedaan Data COVID-19 Pikom dan Pikobar

Ilustrasi. (Kumparan)

Ciremaitoday.com, Majalengka - Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna Sobahi mempertanyakan selisih data yang dimiliki Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Majalengka (Pikom) dan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) terkait kasus COVID-19 di wilayahnya.

Apalagi kata Karna, ada selisih yang terbilang jomplang antara data kasus COVID-19 yang dimiliki Pikom dengan Pikobar. "Saya bingung kenapa ada perbedaan data COVID-19 antara Pikom dan Pikobar ini begitu tinggi,"ujar Karna saat rapat koordinasi, Senin (11/1/2021) kemarin.

Bupati Karna menjelaskan, dalam Pikom angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Majalengka versi Pikom hanya 1261, namun dalam Pikobar mencapai 1514 orang. "Coba Kepala Dinas Kesehatan, ini kok bisa beda bagaimana," katanya.

Ciremaitoday kemudian membandingkan data Pikom dan Pikobar, memang ada perbedaan yang sangat mencolok terutama pada angka terkonfirmasi dan kematian.

Menurut data Pikom pada Selasa (12/1/2021), di Majalengka ada 1.261 orang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan rincian aktif COVID-19 sebanyak 200 orang, sembuh sebanyak 946 orang dan meninggal 123 orang.

Sementara berdasarkan data Pikobar pada Senin (11/1/2021), ada 1.514 orang terkonfirmasi positif di Majalengka, dengan 268 orang masih aktif COVID-19, 1.216 orang dinyatakan sembuh dan 30 orang di antaranya meninggal dunia.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Majalengka Alimudin menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti darimana Pikobar memperoleh data COVID-19. Sebab hingga kini Dinkes Kabupaten Majalengka rutin melaporkan data harian COVID-19 ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

"Nah ini, Pikobar saya juga tidak tahu datanya darimana sumbernya," ujar Ali saat ditemui di ruangannya, Selasa, (12/1/2021).

Ali melanjutkan, dia menduga Pikobar memperoleh data dari Kominfo Kabupaten Majalengka. Namun, tidak memvalidasi data tersebut, sehingga terjadi perbedaan.

"Kalau kita jelas, seluruh Puskesmas dan RSUD melaporkan ke kita, kita juga melaporkan ke Dinkes Provinsi. Jadi jelas garis distribusi data itu," paparnya.

Ali juga menjamin, jika semua data yang dikeluarkan pihaknya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Kita jelas datanya, ada kok arsipnya," pungkasnya.