Dinsos Indramayu Sosialisasi Kepmensos Nomor 150 Terkait Pengelolaan DTKS

Konten Media Partner
13 November 2022 13:02
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas Dinsos Indramayu saat melakukan pendataan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Petugas Dinsos Indramayu saat melakukan pendataan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Indramayu - Dalam rangka pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melaksanakan sosialisasi Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 150 Tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Kepmensos Nomor 150 Tahun 2022 mengatur tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi bersama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan di Kabupaten Indramayu.
Sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan agenda penyampaian informasi tata cara penyampaian usulan data, verifikasi ketidaklayakan serta verifikasi usul sanggah dari masyarakat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), digelar secara bertahap mulai hari Kamis (3/11/2022) sampai Senin (14/11/2022) di 31 Kecamatan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Kepala Dinsos Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih, menjelaskan, tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan data. Sosialisasi ini diharapkan agar data dan verifikasi serta validasi dilakukan secara tepat.
ADVERTISEMENT
Masih lanjut Sri Wulaningsih, seluruh tim yang terlibat dalam pengelolaan DTKS harus mampu memahami tata cara, alur dan mekanisme pengelolaan datanya agar dapat memfasilitasi masyarakat sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
"Seluruh tim dari tingkat kabupaten sampai desa dapat bekerja secara sinergi dan berkolaborasi agar bantuan sosial yang diberikan Pemerintah dapat tepat sasaran," kata dia.***
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020